//
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam pidatonya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) MPR dan DPR RI ke-81, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Jaka/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Modernisasi kelembagaan MPR, DPR, dan DPD RI yang berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi perubahan zaman. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat membawa peluang sekaligus tantangan bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam pidatonya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) MPR dan DPR RI ke-81, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (31/8/2026).
Siti mengatakan, perjalanan MPR dan DPR selama 81 tahun merupakan bagian tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan bangsa Indonesia dalam membangun negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Kehadiran DPD RI sejak 2004 kemudian melengkapi sistem perwakilan tersebut sebagai bagian dari perkembangan sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia.
“MPR, DPR, dan DPD diciptakan menjadi rumah bagi setiap masyarakat dengan berbagai latar belakang,” kata Siti.
Menurutnya, sebagai lembaga permusyawaratan dan perwakilan, ketiga lembaga tersebut memiliki peran penting dalam merepresentasikan berbagai aspirasi masyarakat dan menjadikannya sebagai salah satu rujukan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan.
Siti menilai demokrasi bukanlah sesuatu yang selesai pada satu titik. Demokrasi harus terus dirawat dan disesuaikan dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan fondasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Tantangan zaman kehidupan bangsa kita hari ini dan masa mendatang tentu tidaklah mudah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat serta arus informasi yang bergerak tanpa batas telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, dan berinteraksi. Perkembangan tersebut, di satu sisi, membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas.
Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi dan polarisasi yang berpotensi menggerus kepercayaan publik serta mengancam kohesi sosial.
Karena itu, Siti menekankan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tidak cukup dilakukan melalui seruan semata. Persatuan harus dirawat melalui pendidikan, dialog, keteladanan, serta kemampuan menghadirkan ruang dialektika yang memungkinkan perbedaan dikelola menjadi kekuatan.
Selain tantangan di bidang teknologi dan informasi, ia menyebut perubahan geopolitik, transformasi ekonomi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, serta dinamika sosial sebagai sejumlah tantangan yang turut memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Siti menilai modernisasi kelembagaan perlu dilakukan bersamaan dengan penguatan nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. “Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong MPR, DPR, dan DPD RI untuk senantiasa melakukan evaluasi, membaca perubahan, berinovasi, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Khusus kepada jajaran Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI, Siti mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan memberikan dukungan terbaik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga. “Mari kita bekerja penuh integritas, menjaga marwah kelembagaan, memperkuat kualitas pelayanan, serta memastikan setiap pekerjaan yang kita lakukan memberi manfaat nyata bagi lembaga, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (aha)
