//
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian.|Foto : Fadli/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mulai mengganggu aktivitas belajar anak-anak. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa dalam kondisi kualitas udara yang memburuk, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi pertimbangan utama.
Hingga Senin (31/8/2026), pembelajaran dari rumah telah diterapkan di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, serta Kecamatan Long Ikis yang ada di Kabupaten Paser. Di Berau, kebijakan tersebut mencakup 37 satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB dengan total 11.864 siswa, bahkan telah mengalami dua kali perpanjangan.
Menurut Hetifah, keputusan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka bukan berarti mengurangi pentingnya pendidikan. Justru dalam situasi bencana, sekolah harus mampu beradaptasi agar anak tetap belajar tanpa harus mempertaruhkan kesehatannya.
“Kalau udara di luar sudah tidak sehat, jangan memaksa anak-anak tetap datang ke sekolah. Kita semua ingin mereka terus belajar, tetapi tentu bukan dengan mengorbankan kesehatan mereka,” ujar Hetifah melalui keterangan tertulis yang diterma Parlementaria pada Selasa (1/9/2026).
Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah pembelajaran dari rumah dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Menurutnya, keputusan semacam ini perlu dilakukan secara cepat berdasarkan data, bukan menunggu sampai semakin banyak anak mengalami gangguan kesehatan.
Hetifah menyebut Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 dapat menjadi salah satu pedoman bagi pemerintah daerah. Dalam ketentuan tersebut, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 101–200 telah masuk kategori tidak sehat sehingga pembelajaran tatap muka perlu dibatasi. Ketika ISPU mencapai 201–300, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara dan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.
“Orang tua tentu akan merasa cemas ketika setiap pagi harus memilih antara anak tetap bersekolah atau terpapar asap dalam perjalanan dan selama beraktivitas. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan keputusan yang jelas dan memberi rasa aman,” katanya.
Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi penanggulangan bencana, Hetifah menekankan bahwa karhutla tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan memadamkan api.
“Asap karhutla masuk ke rumah-rumah kita, mengganggu pernapasan, aktivitas ekonomi, dan sekarang juga pendidikan anak-anak. Karena itu penanganannya harus lintas sektor. BPBD, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah harus bergerak dengan data yang sama dan koordinasi yang kuat,” tegasnya.
Di sisi lain, Hetifah mengingatkan bahwa pembelajaran dari rumah juga memiliki tantangan tersendiri. Tidak semua anak memiliki perangkat, jaringan internet, maupun lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran daring. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperbarui dan membuka informasi kualitas udara secara berkala agar sekolah dan orang tua memiliki pegangan yang jelas dalam mengambil keputusan.
“Jangan sampai kita berhasil melindungi anak dari paparan asap, tetapi tanpa disadari membuat sebagian dari mereka tertinggal dalam belajar. Daerah harus menyiapkan pilihan yang fleksibel, baik daring maupun luring, sesuai kondisi anak dan wilayahnya. Yang paling penting, jangan menunggu keadaan menjadi parah. Kalau udara belum aman, anak-anak tidak perlu dipaksakan kembali ke sekolah. Pelajaran yang tertinggal masih bisa dikejar, tetapi kesehatan anak jauh lebih sulit digantikan,” tegas Hetifah. (rnm/uc)
