//
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto : Mahen/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada akhir Juli 2026 lalu, pemerintah secara resmi mengusulkan calon definitif untuk memimpin bank sentral. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) mengenai usulan nama tunggal, yakni Destri Damayanti yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur BI Sementara kepada Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026) lalu.
Menanggapi masuknya Surpres tersebut, Komisi XI DPR RI menyatakan siap untuk menggelar uji kelayakan dan patut (fit and proper test) sesuai prosedur legislatif yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dirinya meyakini usulan calon tunggal yang diajukan oleh Presiden merupakan pilihan terbaik hasil pertimbangan matang pemerintah. Namun demikian, Komisi XI DPR RI tetap menetapkan kriteria utama yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan bank sentral dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
"Kalau kriteria kan tentu sudah dipilih baik-baik oleh Presiden. Calon yang kita dengar kan satu, artinya calon tunggal baik untuk Gubernur maupun Deputi Gubernur Senior, sehingga itu sudah menjadi pilihan terbaik yang diberikan oleh Presiden," ujar Hekal kepada Parlementaria.
Baginya, calon Gubernur BI tidak hanya dituntut menguasai pemahaman teknokratis mengenai kebijakan moneter, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya penentu kebijakan fiskal.
"Koordinasi dengan semua stakeholders menjadi kriteria utama menurut saya, karena kita sama-sama tahu tidak bisa menakhodai negara ini sendirian. Pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa kurangnya koordinasi antar-lembaga dapat memicu ketidakstabilan di sektor keuangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan sosok yang mumpuni, berpengalaman, dan bisa berkoordinasi dengan baik, terutama dengan yang menakhodai kebijakan fiskal," jelas Hekal.
Menutupi pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa tantangan terbesar Gubernur BI mendatang adalah menjaga kepercayaan pasar (market confidence). Maka dari itu, tekannya, menjaga ritme pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dipertahankan supaya setiap ritme bisa berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya rasa bagaimana menjaga kepercayaan pasar bersamaan dengan menjaga kebutuhan untuk mengejar pertumbuhan, tapi dalam konteks pertumbuhan yang berkualitas untuk masyarakat. Kesejahteraan untuk masyarakat lah yang harus dijaga," tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (Ndy/um)
