Komisi VII Dorong Antisipasi Potensi Lonjakan Wisatawan di Desa Penglipuran

PARLEMENTARIA, Bangli — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan pentingnya mengantisipasi potensi lonjakan kunjungan wisatawan di Desa Wisata Penglipuran agar kualitas pengalaman wisata tetap terjaga. Menurutnya, perencanaan sejak dini diperlukan agar destinasi unggulan tersebut tidak menghadapi persoalan kepadatan pengunjung (over tourism) di masa mendatang.

Menurut Politisi Fraksi PKB tersebut, konsep Desa Penglipuran yang tidak memperbolehkan kendaraan bermotor memasuki kawasan desa merupakan nilai tambah yang harus dipertahankan. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga suasana alami sekaligus memperkuat identitas desa sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan lingkungan.

“Nilai yang dimiliki Bali dan desa-desa wisatanya itu ada pada alam dan budayanya. Karena itu, jangan sampai kepadatan pengunjung justru mengurangi pengalaman wisata yang menjadi daya tarik utamanya,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (9/7/2026).

Legislator yang akrab disapa Nunik juga mengapresiasi storytelling oleh pemandu wisata yang dinilainya mampu menjelaskan sejarah, budaya, hingga berbagai tradisi Desa Penglipuran kepada para wisatawan. Namun demikian, ia mengingatkan agar pengelola juga mulai mempersiapkan berbagai skenario apabila jumlah wisatawan terus meningkat.

Menurutnya, dengan jumlah kunjungan yang saat ini telah mencapai sekitar 2.000 wisatawan per hari, perlu disiapkan langkah antisipatif agar Desa Penglipuran tetap nyaman dikunjungi sekaligus terhindar dari stigma over tourism.

Selain menyoroti pengelolaan destinasi, ia juga meminta penjelasan mengenai bentuk pendampingan yang telah diberikan pemerintah kepada Desa Wisata Penglipuran. Ia menilai sebagai salah satu desa wisata unggulan nasional, Penglipuran seharusnya memperoleh dukungan yang optimal dari kementerian terkait.

“Kami juga mempertanyakan sejauh mana pendampingan yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, maupun kementerian yang membidangi UMKM. Ini adalah desa wisata andalan, sehingga kami ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangannya,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Chusnunia berharap evaluasi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperkuat pendampingan terhadap desa-desa wisata, sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat setempat. (rsa/aha)