//
Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta.|Foto: Yohanes/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Robert Joppy Kardinal menyoroti skala operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia yang menurutnya berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
"Underground sekarang ini sudah hampir 2.000 meter di bawah tanah. Keluar tanahnya itu 240.000. Bisa kita bayangkan 240.000 tanah itu kan tidak semua diambil untuk kelola, diambil tembaga dan masnya itu. Sebagian besar itu dibuang ke sungai," ujar Robert.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut material tersebut dibuang melalui sungai sepanjang 23-25 kilometer dari gunung hingga ke pantai. Robert menuturkan sejumlah komoditas khas Mimika seperti kepiting bakau dan labi-labi (kura-kura air tawar) turut terdampak akibat kerusakan ekosistem mangrove.
Dalam paparan yang disampaikan DPR Papua Tengah dan perwakilan masyarakat pada RDPU tersebut, area pengendapan tailing ModADA (Modified Ajkwa Deposition Area) disebutkan mencapai 23.000 hektare, dengan ketinggian endapan sekitar 10 meter lebih tinggi dari permukaan Kota Timika.
Sejumlah dampak turut dipaparkan, di antaranya perubahan aliran Sungai Yamaima dan Aikwa yang menyebabkan jalur migrasi ikan terganggu dan hutan sagu hilang, perubahan kualitas air sumur warga di Otakwa, kematian massal ikan pada 2020, serta gangguan kesehatan kulit pada anak-anak dan masyarakat adat di sejumlah kampung terdampak.
Robert turut menyoroti kesenjangan antara nelayan tradisional Papua dan kapal-kapal besar dari luar daerah yang menangkap ikan di perairan Laut Arafura hingga Fakfak dan Sorong. "Tetapi hasilnya orang Papua tidak melihat. Tidak mungkin mereka, nelayan tradisional ini, berlawanan dengan nelayan-nelayan yang datang dari Pulau Jawa ke sana, dengan kapal-kapalnya besar itu," katanya.
Legislator Dapil Papua Barat Daya mendorong agar Komisi IV membentuk tim kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan temuan sebelum menyusun rekomendasi ke komisi-komisi lain sesuai kewenangan masing-masing.
"Saya kira yang adil kita semua ini, kita sepakat, kita bentuk tim, kita turun, kita fokus pada kewenangan Komisi 4 dengan mitranya saja. Apa yang kita temukan di lapangan, masalah kesehatan, nanti kita merekomendasikan ke Komisi IV. Masalah tambang, nanti kita rekomendasikan ke Komisi XII. Masalah infrastruktur, nanti kita rekomendasikan kepada Komisi V," ujarnya. (ndy/we)
