Pantura Cikampek-Cirebon Jadi PR Besar, Legislator Dorong Dukungan Pusat

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendorong pemerintah meningkatkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk program preservasi jalan yang dinilai penting dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.  

Hal itu disampaikan Danang saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, kebutuhan pendanaan infrastruktur di Jawa Barat masih menjadi tantangan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, gubernur menyampaikan adanya defisit anggaran daerah yang berdampak pada kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Salah satu prioritas yang menjadi perhatian adalah penanganan ruas jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, khususnya jalur Cikampek hingga Cirebon.

"Jalur Pantura di Jawa Barat menjadi pekerjaan rumah bersama. Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat memberikan dukungan agar penanganan ruas tersebut dapat dipercepat," ujar Danang.

Menurutnya, keterbatasan anggaran harus direspons melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menetapkan skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia mengatakan kolaborasi tersebut penting agar berbagai keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan, kenyamanan berkendara, dan tingkat kemantapan jalan dapat segera ditangani secara bertahap.

Selain itu, Danang menyoroti masih besarnya kebutuhan pendanaan infrastruktur yang terungkap dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama mitra kerja Komisi V DPR RI. Ia menyebut masih terdapat backlog anggaran yang memerlukan tambahan pendanaan agar target pembangunan dapat tercapai.

"Kami melihat masih banyak kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi. Karena itu, Komisi V DPR RI mendorong agar dukungan pendanaan dapat ditingkatkan sehingga sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah benar-benar dapat diwujudkan," katanya.

Menurut Danang, tanpa tambahan dukungan fiskal atau skema pembiayaan lainnya, upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat akan menghadapi berbagai keterbatasan.

Ia menegaskan salah satu prioritas yang harus mendapat perhatian adalah peningkatan anggaran preservasi jalan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kualitas infrastruktur, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

"Preservasi jalan harus menjadi prioritas karena bukan hanya menyangkut kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga keselamatan masyarakat. Infrastruktur jalan yang terpelihara dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat," pungkasnya. (skr/we)