//
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat.|Foto: Skr/Karisma
PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan Komisi V DPR RI siap mendukung berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, mulai dari peningkatan kualitas jalan hingga pengendalian banjir melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat Jumat (3/7/2026), yang diawali dengan kunjungan lapangan ke Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Menurut Danang, Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengambil peran dalam penanganan sejumlah ruas jalan nasional guna mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di daerah.
"Kami menyampaikan apresiasi karena beberapa ruas nasional sudah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian terhadap upaya pengendalian banjir di Jawa Barat. Danang mengatakan wilayah hulu sejumlah sungai yang berada di Jawa Barat memiliki peran penting dalam mengurangi risiko banjir, khususnya di kawasan Jabodetabek.
Menurutnya, langkah pelestarian kawasan resapan air hingga normalisasi sungai perlu terus diperkuat melalui dukungan pemerintah pusat.
"Kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk normalisasi sungai dan menjaga kawasan resapan air di wilayah hulu agar dapat mengurangi risiko banjir di wilayah hilir," katanya.
Danang menegaskan Komisi V DPR RI akan merekomendasikan berbagai usulan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada kementerian mitra, terutama Kementerian Pekerjaan Umum, agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan nasional.
Menurutnya, meskipun kondisi fiskal pemerintah masih terbatas, pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
"Kami akan menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas Jawa Barat kepada kementerian terkait agar dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia," ujarnya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin kuat sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (skr/we)
