//
Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga, dalam pertemuan Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X DPR RI dengan Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan.|Foto: Est/Karisma
PARLEMENTARIA, Medan – Komisi X DPR RI menyoroti pentingnya pelaksanaan program afirmasi dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), khususnya bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah yang terdampak bencana. Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga berharap ada kejelasan informasi atas program afirmasi yang telah berjalan.
“Kita butuh tahu, berapa orang sih yang diterima dari daerah-daerah yang tertinggal, maupun daerah-daerah yang terpinggirkan. Termasuk juga daerah-daerah yang mengalami bencana yang kemarin,” ujarnya dalam pertemuan Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X DPR RI dengan Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Jumat (26/6/2026).
Sabam menjelaskan, data tersebut diperlukan untuk memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus benar-benar mendapatkan akses pendidikan tinggi. Menurutnya, Komisi X juga ingin mengetahui jumlah mahasiswa yang diterima dari tiga provinsi yang terdampak bencana, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Ia menilai dampak bencana berpotensi mengganggu kondisi ekonomi keluarga sehingga dapat menghambat keberlanjutan pendidikan para mahasiswa. Karena itu, negara perlu hadir untuk memastikan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tetap dapat melanjutkan kuliah meskipun menghadapi kesulitan ekonomi akibat bencana.
“Dengan adanya bencana itu kan otomatis penghidupan mereka akan terganggu. Masa kita biarkan anak-anak itu, padahal dia memiliki kemampuan, tapi karena keadaan ekonominya terganggu, masa kita biarkan mereka untuk tidak bisa berkuliah dengan baik?” tegasnya.
Lebih lanjut, Sabam mengatakan data penerimaan mahasiswa dari daerah terdampak bencana akan menjadi dasar dalam merumuskan skema bantuan yang tepat. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dikomunikasikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, guna menentukan langkah penanganan yang diperlukan bagi mahasiswa yang terdampak. (est/aha)
