Hak Atas Tempat Tinggal bagi Korban Bencana Diatur Konstitusi, Negara Harus Hadir!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I, M Shadiq Pasadigoe, menilai penyediaan hunian layak dan aman merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar masyarakat, sekaligus fondasi pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana. Relokasi warga dari kawasan rawan bencana ke hunian yang lebih aman dinilai sebagai kebijakan strategis yang harus didukung lintas sektor.

Karena itu, ia mengapresiasi dan mendukung langkah cepat dan terukur Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam memperjuangkan penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.

Menurut Shadiq, upaya Wali Kota Padang yang secara langsung mendampingi Kepala BNPB meninjau lahan aset Pemko Padang di kawasan belakang Pasar Simpang Haru, merupakan bentuk kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada rakyat.

“Saya mengapresiasi langkah Wali Kota Padang yang tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga memikirkan solusi jangka menengah dan panjang melalui penyediaan huntara dan huntap. Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah rakyat yang sedang dilanda bencana,” ujar Shadiq dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Sebagai anggota Komisi XIII DPR yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, Shadiq menegaskan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara, terutama dalam situasi bencana.

“Sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan BNPB ini patut menjadi contoh. Saya berharap pemerintah pusat memberikan dukungan maksimal agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Shadiq juga mendorong agar program pemulihan tidak hanya berhenti pada pembangunan hunian, tetapi dilanjutkan dengan normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur lingkungan, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak.

“Bencana tidak boleh memutus harapan rakyat. Negara harus hadir secara utuh, dari tanggap darurat hingga masyarakat benar-benar pulih dan bangkit,” tutupnya. •rdn