BKSAP di Konferensi ke-20 PUIC: Tidak Cukup Kecam Israel, Harus Konkret Bela Palestina!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyerukan parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) untuk beralih dari sekadar mengeluarkan pernyataan kecaman, menjadi langkah-langkah konkret dalam membela Palestina.

Seruan tersebut disampaikan Syahrul saat memimpin delegasi BKSAP DPR RI pada Konferensi ke-20 PUIC di Baku, Azerbaijan, yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026. Dalam sidang yang mengusung tema Strengthening Sustainable and Inclusive Development through Parliamentary Cooperation itu, ia menegaskan bahwa parlemen negara-negara Islam harus menunjukkan kepemimpinan nyata di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.

Menurut Syahrul, penghancuran sistematis di Gaza telah menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 22,7 miliar dolar AS, menyusutkan perekonomian hingga 83 persen, dan mendorong angka kemiskinan mencapai sekitar 80 persen.

"Pernyataan kecaman saja tidak menghentikan pembantaian. Keputusan tanpa aksi hanya menjadi tinta di atas kertas,” tegas Syahrul dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (29/6/2026). 

Oleh karena itu, BKSAP DPR RI mengajak negara-negara anggota PUIC yang memiliki hubungan diplomatik atau telah melakukan normalisasi dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan tersebut. 

Selain itu, Syahrul juga mendorong parlemen anggota PUIC mengambil langkah kolektif di forum IPU guna meminta pertanggungjawaban Knesset Israel serta mempertimbangkan penangguhan keanggotaannya.

Selain isu Palestina, legislator dari Fraksi PKS ini juga menekankan bahwa perdamaian merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan di dunia Islam. Mengutip data Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), ia menyampaikan bahwa lebih dari 60 persen konflik global terjadi di negara-negara anggota OKI.

Ia menyambut baik Nota Kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dicapai di Jenewa sebagai momentum positif bagi stabilitas kawasan.

"Perdamaian sejati adalah syarat utama stabilitas, perlindungan jalur perdagangan, dan pemulihan ekonomi," ujar Anggota Komisi Bidang Luar Negeri DPR RI ini.

Dalam bidang ekonomi, Syahrul menilai negara-negara OKI memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat. Dengan nilai perdagangan intra-OKI yang telah mencapai sekitar 1,004 triliun dolar AS pada 2024 dan proyeksi industri halal sebesar 10,89 triliun dolar AS pada 2028, ia mendorong penguatan kerja sama melalui investasi di sektor pendidikan, riset, energi hijau, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perluasan perdagangan intra-OKI dengan pemanfaatan mata uang lokal, serta percepatan transformasi digital dan penguasaan teknologi.

Di sisi lain, Syahrul mengingatkan bahwa target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di sebagian besar negara anggota OKI terancam tidak tercapai. Berdasarkan data SESRIC, tantangan masih terjadi pada sektor pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, akses air bersih, hingga energi terbarukan akibat konflik, ketidakstabilan, dan dampak perubahan iklim.

Menutup pidatonya, Syahrul mengajak seluruh parlemen anggota PUIC menjadikan forum tersebut sebagai wadah yang mampu menghasilkan langkah-langkah nyata bagi umat Islam, khususnya dalam memperjuangkan Palestina.

"Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak resolusi yang kita keluarkan. Sejarah akan mencatat di mana kita berdiri dan apa yang kita lakukan ketika Gaza berdarah, ketika anak-anak Palestina dibunuh," pungkasnya. (ujm/rdn)