BKSAP Tegaskan Multilateralisme dan Dukungan Palestina di Sidang ke-16 APA Bahrain

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, dialog antarperadaban, serta dukungan konsisten bagi perjuangan rakyat Palestina. Hal itu sebagaimana ditegaskan Ketua BKSAP DPR RI Syahul Aidi Maazat pada Sesi General Debate dalam Sidang ke-16 Asian Parliamentary Assembly (APA) yang digelar di Manama, Bahrain, pada 24–28 Januari 2026.

Dalam sesi itu, Syahrul menyampaikan apresiasi kepada Kerajaan Bahrain dan Sekretariat APA atas penyelenggaraan sidang yang inklusif. Ia menegaskan bahwa Asia merupakan rumah bagi peradaban besar yang tumbuh melalui dialog, pertukaran budaya, dan kerja sama sosial, sehingga parlemen Asia memiliki tanggung jawab moral menjaga dialog antarbudaya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Politisi Fraksi PKS ini menekankan pentingnya multilateralisme yang konsisten tanpa standar ganda sebagai kunci penyelesaian berbagai tantangan global. Dalam konteks tersebut, BKSAP DPR RI kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Dukungan ini ditegaskan sebagai komitmen kemanusiaan yang berlandaskan hukum internasional dan prinsip antipenjajahan,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Dalam Standing Committee on Political Affairs, Anggota BKSAP DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri juga turut menyampaikan apresiasi atas sembilan draf resolusi yang dihasilkan. Draf resolusi itu mencakup isu governance, demokrasi, multilateralisme, hingga perkembangan situasi Palestina. BKSAP DPR RI juga mengusulkan penyelarasan terminologi dalam resolusi, termasuk penggunaan istilah “Israeli occupying authorities”, agar selaras dengan praktik diplomasi di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Habib Idrus turut menyampaikan sejumlah masukan substantif, antara lain penguatan prinsip transparansi anggaran dalam situasi krisis, penyempurnaan terminologi HAM sesuai standar internasional, serta penegasan bahwa kerja sama internasional di bidang governance tidak boleh menjadi instrumen tekanan politik.

“Terkait Palestina, Indonesia mendorong penguatan akses kemanusiaan, gencatan senjata segera, dan penegakan mekanisme akuntabilitas sesuai hukum internasional,” jelas Habib Idrus.

Sementara itu, dalam Standing Committee on Budget and Planning, Anggota BKSAP DPR RI Samuel Wattimena juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung keberlanjutan keuangan APA. Ia mendorong penguatan transparansi, penggunaan indikator berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan keuangan guna meningkatkan kredibilitas dan efektivitas organisasi.

Secara keseluruhan, partisipasi BKSAP DPR RI dalam Sidang ke-16 APA menegaskan peran Indonesia sebagai salah satu motor diplomasi parlementer di Asia. Berlandaskan nilai Bhinneka Tunggal Ika, BKSAP DPR RI terus mempromosikan dialog, inklusivitas, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penyelesaian damai berbagai konflik, sekaligus mendorong APA menjadi wadah yang semakin kuat, relevan, dan responsif terhadap tantangan kawasan. •bit/rdn