Rapidin Simbolon Minta KSP Tegas Beri Rekomendasi Terkait Tiga Isu Strategis ke Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon menyampaikan tiga isu krusial yang menjadi aspirasi masyarakat dari hasil kunjungan kerja di daerah pemilihannya (dapil). Isu pertama menyangkut efektivitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia menegaskan bahwa PDI-Perjuangan sepenuhnya mendukung program tersebut, namun ia mengkritik sistem distribusinya yang dinilai kurang tepat sasaran jika dipukul rata ke semua siswa. 

Menurut pengamatannya di lapangan, terdapat sekitar 30 persen siswa yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut karena kebutuhan gizi mereka sudah terpenuhi oleh orang tua sejak lahir. Oleh karena itu, ia menyarankan agar anggaran untuk kelompok yang sudah mampu tersebut dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak.

"Oleh karena itu, kalau boleh yang 30 persen ini tidak diberikan tetapi digunakan kepada sektor yang lain. Atau misalnya perbaikan sekolah dan sebagainya," usul Rapidin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Staff Kepresidenan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Rapidin juga menyampaikan usulan dari para ibu agar pengelolaan masakan program MBG diserahkan langsung kepada pihak orang tua murid dengan pengawasan kementerian atau lembaga terkait. Langkah ini dinilai dapat menekan potensi pemborosan anggaran negara akibat makanan yang tidak termakan di sekolah.

Selain persoalan gizi, dirinya meminta KSP memberikan masukan kepada Presiden terkait isu pajak UMKM sebesar 22,5 persen yang dinilai sangat memberatkan dan berpotensi menghambat pergerakan ekonomi nasional. “Baru-baru ini isu pajak untuk UMKM yang sangat memberatkan sampai dengan 22,5 persen pak. Ini sangat merugikan dan sangat men-down pergerakan ekonomi kita nanti pak. Jadi kalau boleh, ini kasih masukkan pak kepada bapak presiden agar ini menjadi perhatian beliau,” ungkapnya.

Catatan kritis terakhir yang disampaikannya adalah mengenai proyek pencetakan sawah di Papua. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan nyata terhadap hutan dan tanah adat milik masyarakat lokal. 

Sebab, ia menyayangkan adanya laporan mengenai pengambilan lahan adat tanpa adanya proses komunikasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga Papua. "Jadi, saya mohon ini pak, ini sangat penting supaya kondusifitas Papua baik dari segi politik, keamanan dan sebagainya ini bisa tercipta di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka masih miskin pak mereka perlu dorongan penguatan ekonomi agar mereka hidup seperti saudara-saudaranya di daerah lain," tegas Rapidin. (gal/um)