//
Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Kompleks Parlemen, Senayan.|Foto: Tari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah agar memiliki kesempatan yang lebih setara untuk melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Menurutnya, skema beasiswa yang sepenuhnya berbasis kompetisi belum mampu menjawab kesenjangan akses yang masih dihadapi dosen di luar kampus-kampus besar dan pusat pendidikan utama.
Usulan tersebut disampaikan Dewi dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, banyak dosen dari kampus di luar kota-kota besar menghadapi tantangan lebih besar untuk memperoleh akses beasiswa dibandingkan dosen dari perguruan tinggi unggulan atau kampus ternama.
Dewi menilai, skema beasiswa yang bersifat kompetitif masih menyulitkan sebagian dosen, terutama mereka yang berasal dari wilayah dengan akses pendidikan tinggi dan sumber daya akademik yang belum sebanding dengan pusat-pusat pendidikan utama. Ia mencontohkan kondisi Bengkulu yang meskipun bukan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) namun tetap menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan tinggi.
“Memang ada beasiswa BPI, tapi karena persaingannya dengan bersaing bebas itu agak sulit. Bertarungnya itu agak sulit. Nah, apakah kemudian sudah terpikirkan untuk membantu dosen-dosen yang dari daerah-daerah kalau dibilang termarjinalkan,” ujar legislator Dapil Bengkulu itu.
Menurutnya, dosen dari perguruan tinggi di luar pusat pendidikan utama kerap memiliki peluang lebih kecil ketika harus bersaing secara langsung dengan dosen dari kampus besar yang memiliki akses lebih kuat terhadap sumber daya akademik, jejaring riset maupun rekam jejak institusi yang lebih mapan.
Karena itu, Dewi berharap adanya kemungkinan kebijakan afirmatif dalam program pengembangan kapasitas dosen agar pemerataan kualitas pendidikan tinggi dapat diwujudkan secara lebih adil di seluruh Indonesia.
“Itu kan termarjinalkan. Apakah ada affirmative action untuk itu, sehingga nanti pendidikan perguruan tinggi ini akan merata di seluruh Indonesia. Ini adalah bantuan kita untuk meningkatkan pendidikan yang merata,” tegas politisi Fraksi PAN itu.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini menyediakan sejumlah skema pendanaan pendidikan lanjut bagi dosen, di antaranya melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan berbagai program doktoral. Namun, Dewi menilai perlu ada perhatian khusus agar dosen dari perguruan tinggi di luar kota besar tetap memiliki peluang yang setara untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka. (uc/we)
