//
Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah.|Foto: Hira/ Arifman
PARLEMENTARIA, Boyolali – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti dampak pembatasan kuota subsidi energi terhadap keberlangsungan usaha SPBU swasta di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan pembatasan kuota yang tidak diimbangi perlindungan terhadap sektor privat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunkan iklim investasi, hingga meningkatkan angka kemiskinan.
Terlebih, Ia mengatakan bahwa Presiden RI sebelumnya telah meminta seluruh elemen, termasuk DPR RI, pemerintah, dan BUMN, untuk menjaga kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.
“Kami kemarin baru mendapatkan instruksi presiden agar supaya DPR RI dan seluruh elemen masyarakat, termasuk juga pemerintah, eksekutif dan BUMN, untuk bisa menjaga ekonomi secara holistik,” ujar Hillary kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari pengelola SPBU swasta terkait keterbatasan kuota subsidi yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada penurunan usaha hingga memicu PHK.
“Saya mendapatkan aspirasi banyak bahwa ada keluhan-keluhan dari SPBU yang milik privat, bahwa saat ini karena keterbatasan kuota yang dibatasi oleh BPH Migas, banyak yang harus melakukan PHK,” katanya.
Hillary menjelaskan sejumlah investor yang membangun SPBU menggunakan pembiayaan perbankan juga terdampak akibat menurunnya operasional usaha. Bahkan, menurutnya, terdapat SPBU yang mengalami kolaps hingga berujung lelang aset.
“Yang berinvestasi dengan bank Himbara, itu terjadi kolaps dan akhirnya lelang,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia meminta PT Pertamina Patra Niaga turut memperhatikan keberlangsungan sektor privat yang menjadi mitra penyalur subsidi energi. Menurutnya, perlindungan terhadap sektor swasta penting untuk menjaga iklim investasi dan menekan angka PHK.
“Apabila kita hanya menjaga proses berjalan, tapi tidak menjaga sektor privat, iklim investasi dan iklim bisnis Indonesia bisa kacau, PHK bisa terjadi,” tegasnya.
Maka dari itu, Hillary berharap Pertamina Patra Niaga dapat menghadirkan kebijakan yang mendukung keberlangsungan SPBU swasta, baik melalui skema margin maupun kebijakan lain yang lebih berpihak pada pelaku usaha.
“Maka dari itu saya berharap dari Pertamina Patra Niaga dapat juga menjaga sektor privat kita, investor-investor yang menggunakan dana pribadi yang percaya kepada BUMN untuk berinvestasi, mendirikan SPBU dan menjadi penyalur dari produk subsidi,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem itu. (hal/rdn)
