//
Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah.|Foto: Arief/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah, mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul prediksi fenomena El Nino pada periode Mei hingga Juli 2026. Hindun menekankan bahwa musim kemarau yang lebih kering dan panjang tahun ini menuntut langkah preventif yang tidak boleh ditunda.
Berdasarkan data organisasi Pantau Gambut, sebanyak 23.546 titik panas (hotspot) telah terdeteksi di kawasan gambut sejak awal tahun 2026. Angka ini menjadi sinyal bahaya yang harus direspons dengan aksi nyata sebelum eskalasi kebakaran meluas.
“Musim kemarau yang lebih kering dan panjang akan meningkatkan risiko karhutla secara drastis. Pemerintah harus segera melakukan langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas dan tidak lagi menimbulkan dampak kesehatan yang memprihatinkan bagi anak-anak dan lansia,” ujar Hindun Anisah dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (27/4/2026).
Legislator asal Jawa Tengah ini menyoroti bahwa dampak karhutla bukan hanya soal kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat flora-fauna, melainkan juga kerugian sosial-ekonomi yang masif, termasuk potensi gangguan asap lintas batas negara. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk beralih dari pendekatan pemadaman ke pendekatan preventif yang lebih komprehensif.
Untuk menekan risiko tersebut, Hindun mengusulkan sejumlah langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah. Pertama menguatkan pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit yang terintegrasi dengan patroli terpadu di wilayah rawan, khususnya kawasan gambut. Kedua optimalisasi pembasahan lahan (rewetting) dan pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar.
Ketiga menyiapkan sarana pemadaman darurat, termasuk operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca yang harus disiagakan sebelum puncak musim kemarau. Terakhir harus ada tindakan tegas bagi perusahaan atau pihak yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten. Fokus anggaran pemerintah harus diarahkan pada langkah preventif agar risiko karhutla dapat ditekan sejak dini. Lebih baik mencegah daripada mengatasi dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan yang jauh lebih besar,” tegas Hindun.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengendalian karhutla tahun ini. Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk tidak bekerja secara parsial, melainkan dalam satu kesatuan sistem yang solid. (hal/aha)
