//
Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Abu Bakar Al Habsyi dalam Kunjungan kerja reses BKSAP DPR RI di Jakarta.|Foto: Runi/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Abu Bakar Al Habsyi, menegaskan bahwa penyusunan regulasi kecerdasan buatan (AI) tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses panjang dengan melibatkan akademisi dan para ahli agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dalam kunjungan kerja ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah BKSAP menggelar diskusi interaktif bersama civitas akademika untuk menghimpun ide dan gagasan strategis terkait ketahanan digital dan perumusan kebijakan AI di Jakarta, Senin (27/4/2026), demikian diungkapkanya usai mengikuti Kunjungan Kerja yang di Pimpin Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo.
Habib Abu Bakar Al Habsyi menekankan bahwa teknologi pada dasarnya hanyalah alat, sementara dampaknya sangat ditentukan oleh manusia yang menggunakannya. “Kalau kita bicara AI, kita bicara regulasi. Teknologi itu hanya sarana dan alat, tergantung siapa yang menggunakan. Regulasi berperan sebagai aturan mainnya,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya keterlibatan akademisi dalam proses penyusunan kebijakan. Menurutnya, kampus merupakan pusat lahirnya gagasan besar yang menjadi fondasi dalam merancang undang-undang. “Kerja sama dengan akademisi itu penting. Dari pendidikanlah segala sesuatu bermula. Kampus adalah tempat lahirnya ide-ide besar untuk bangsa,” katanya.
Habib juga mengakui bahwa selama ini komunikasi antara parlemen dan akademisi belum sepenuhnya terbuka. Karena itu, DPR perlu aktif menjalin dialog agar tercipta saling pemahaman. “Parlemen harus datang, menjelaskan apa yang terjadi di DPR. Kita ingin membuka ruang kerja sama yang positif dan saling mengerti,” tambahnya.
Ia menjelaskan, dalam setiap penyusunan undang-undang, DPR membutuhkan kontribusi dari para ahli di berbagai bidang. Perguruan tinggi dinilai memiliki sumber daya intelektual yang sangat berharga. “Kita tidak bisa membuat undang-undang tanpa profesor, doktor, dan peneliti. Pusat gagasan itu ada di kampus-kampus seluruh Indonesia,” tegasnya.
Habib juga mengapresiasi Fakultas Adab dan Humaniora sebagai ruang dialog yang dinilai memiliki nilai strategis dalam membahas aspek etika dan peradaban di tengah perkembangan teknologi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kecerdasan buatan tidak boleh dijadikan pusat utama dalam kehidupan, melainkan sebagai alat bantu untuk mempermudah aktivitas manusia. “AI itu membantu, tapi bukan fokus utama. Cara belajar, membaca, dan berpikir tetap kembali ke manusia,” jelasnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi yang pesat harus diimbangi dengan kemampuan manusia dalam mengelolanya secara bijak. “Kita harus pandai memanfaatkan teknologi, bukan teknologi yang memanfaatkan kita,” pungkasnya.
Dalam diskusi hadir Anggota BKSAP DPR RI Surya Utama, Dekan Fakultas Adab dan Humainora UIN Syariff Hidayatullah Jakarta Guru Besar Fakultas Adab dan Humainora UIN Syariff Hidayatullah Jakarta, Jajat Burhanudin, Usep Abdul Matin dan Dosen Fakultas Adab dan Humainora UIN Syariff Hidayatullah Jakarta Maria Ulfa serta mahasiswa dan mahasiswi. (rni/aha)
