//
PARLEMENTARIA, Lombok Tengah – Isu keamanan di kawasan wisata Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan serius bagi Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR, Bambang Heri Purnama meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah nyata dalam menjamin keamanan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Lebih lanjut, kata Bambang Heri, menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya laporan kehilangan barang wisatawan. Terutama di destinasi populer seperti Gunung Rinjani, Pantai Kuta, Pantai Senggigi, dan Gili Trawangan.
“Banyak laporan dari masyarakat, yang berwisata kesini, dimana keamanannya dianggap kurang. Dimana, banyak pencurian. Dimana, bahkan ada wisatawan-wisatawan dari luar negeri itu, seperti HP dan pasport, itu hilang,” kata Bambang Heri Purnama kepada Parlementaria usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (2/5/2025).
Ia meminta Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) untuk lebih aktif dalam melakukan deteksi dini. Khususnya, kepada potensi gangguan keamanan di kawasan wisata.
“Saya meminta kepada BINDA, tolong antisipasi, antisipasi duluan. Jangan sampai terulang lagi, masalah pencurian-pencurian di tempat wisata yang kita lagi galakkan ini,” tegasnya.
Senada dengan Bambang Heri, Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin rasa aman bagi para wisatawan. Menurutnya, kenyamanan pengunjung merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata serta investasi.
“Dalam rangka untuk memberi keamanan, kenyamanan, bagi para wisatawan lokal ataupun mancanegara, pemerintah hari ini harus hadir. Menjamin keamanan. Siapapun yang datang ke Indonesia ini, dimanapun wilayahnya, dalam Republik Indonesia ini, mereka harus aman,” kata Slamet.
Legislator Dapil Jawa Timur ini mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat untuk memperkuat koordinasi. Dalam hal untuk memberantas aksi-aksi premanisme di seluruh wilayah Indonesia.
“Sehingga, Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, sampai tingkat pusat, harus mampu meningkatkan koordinasi, harus mampu memperketat, menekan adanya aksi-aksi premanisme, sehingga tiada ruang lagi bagi mereka untuk membuat aksi brutal, aksi premanisme, sehingga para wisatawan, baik itu lokal, ataupun nusantara, ataupun mancanegara, merasa aman datang ke wisata-wisata yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Dengan meningkatnya perhatian dari Komisi I DPR RI, diharapkan langkah konkret dari aparat keamanan dan pemerintah daerah bisa segera diimplementasikan untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di seluruh destinasi wisata Indonesia. Khususnya, di wilayah NTB ini.
“Khususnya, dalam rangka untuk bisa memberikan peluang bagi masyarakat, untuk memberikan peluang bagi para investor untuk bisa datang di Indonesia. Pastikan, yang datang ke Indonesia,merasa aman, terlindungi, dan nyaman,” tutup Slamet. •aas/aha
