//
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena “El Nino Godzilla” 2026 yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan multidimensi, terutama pada sektor kesehatan, gizi, dan ketenagakerjaan.
Menurut Netty, dampak kekeringan ekstrem tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat. “Kita harus melihat fenomena ini secara utuh. Ini bukan hanya soal cuaca, tetapi soal gizi anak, kesehatan ibu, hingga ketahanan masyarakat menghadapi krisis,” ujarnya melaui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (14/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa potensi gagal panen dan kenaikan harga pangan dapat menurunkan kualitas konsumsi masyarakat, khususnya kelompok rentan. “Ketika harga pangan naik, keluarga miskin akan mengurangi asupan protein. Ini berisiko besar terhadap anak-anak, terutama dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dan dapat mengganggu target penurunan stunting,” jelasnya.
Selain itu, Netty juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dapat memicu peningkatan kasus penyakit pernapasan. “Kabut asap akibat Karhutla berpotensi meningkatkan kasus ISPA dan asma. Fasilitas kesehatan harus dipastikan siap, baik dari sisi tenaga maupun ketersediaan alat kesehatan seperti oksigen dan nebulizer,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa lonjakan kasus penyakit juga akan berdampak pada pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini. Ia juga menekankan pentingnya memastikan akses layanan kesehatan tetap mudah dijangkau oleh masyarakat terdampak, khususnya peserta JKN dari kelompok rentan.
“Fenomena El Nino Godzilla bukan hanya soal tanah yang retak, tapi soal gizi anak bangsa yang terancam. Kita tidak boleh membiarkan target penurunan stunting buyar hanya karena kita tidak siap memitigasi dampak pangan dan kesehatan dari cuaca ekstrem ini,” tegas Netty.
Karena itu, ia menekankan agar Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan harus bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi krisis ini. (rnm/aha)
