Riyono: Biaya Naik & Margin Tipis, Tambak Udang Hadapi Tekanan Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti dua persoalan mendasar yang masih membayangi pengembangan sektor akuakultur nasional, khususnya budidaya udang di kawasan Pantai Utara (Pantura). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dalam forum tersebut, Riyono menegaskan bahwa ketersediaan bibit udang berkualitas masih menjadi tantangan serius. “Kita setengah mati mencari bibit udang yang bagus. Pemerintah pun belum mampu memproduksi secara optimal. Ini menjadi pertanyaan besar, di mana kita bisa menunjukkan kapasitas produksi benih unggul dalam negeri,” ujarnya.

Selain persoalan bibit, Riyono juga menyoroti ketergantungan tinggi terhadap pakan yang diproduksi oleh perusahaan besar. Menurutnya, hingga saat ini belum ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun lembaga pemerintah yang mampu menyediakan pakan dengan kualitas setara. 

“Pakan kita sangat tergantung pada pengusaha besar. Ketika ditanya siapa yang bisa memproduksi dengan kualitas setara, belum ada jawaban yang memadai. Ini menjadi tantangan bagi para akademisi, profesor, dan pelaku di MAI untuk mencari solusi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya produksi tambak udang. Di sisi lain, tingkat risiko kegagalan panen juga masih tinggi, sementara pasar ekspor cenderung berfluktuasi. “Biaya semakin besar, margin keuntungan semakin tipis, dan pasar luar negeri juga sedang terguncang. Ini adalah tantangan kita bersama,” lanjut Riyono.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi udang nasional pada 2024 mencapai sekitar 1,2 juta ton, dengan kontribusi ekspor yang signifikan terhadap devisa negara. Namun, sektor ini masih menghadapi sejumlah kendala struktural, seperti kualitas benih yang belum merata, ketergantungan bahan baku pakan impor (terutama tepung ikan dan kedelai), serta serangan penyakit seperti Early Mortality Syndrome (EMS) yang kerap menurunkan produktivitas tambak.

Sementara itu, nilai ekspor udang Indonesia pada 2025 tercatat mengalami tekanan akibat melemahnya permintaan global, khususnya dari pasar utama seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi penguatan sektor hulu akuakultur, termasuk kemandirian benih dan pakan.

Melalui RDP tersebut, Komisi IV mendorong adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi untuk memperkuat ekosistem akuakultur nasional. Upaya ini dinilai penting agar sektor perikanan budidaya dapat benar-benar menjadi pilar kedaulatan pangan, energi, farmasi, biomaterial, serta penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (ssb/aha)