Percepat Penanganan Gempa Maluku Utara, Evakuasi dan Akurasi Peringatan Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara yang sempat disertai peringatan dini tsunami. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keselamatan masyarakat.

Menurut Edi, langkah pertama yang harus menjadi prioritas adalah evakuasi warga dari wilayah terdampak ke tempat yang aman, terutama di kawasan pesisir yang berpotensi terdampak gelombang tsunami.

“Prioritas utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Evakuasi harus dilakukan secara cepat dan terukur ke lokasi yang aman,” ujar Edi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mengeluarkan peringatan dini tsunami. Namun demikian, ia menekankan pentingnya memastikan akurasi sistem deteksi, termasuk sensor, buoy, dan tsunami gauge, agar informasi yang disampaikan benar-benar tepat dan dapat dipercaya.

Selain itu, Edi meminta agar penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami, termasuk melalui mekanisme seperti pesan singkat atau SMS blast guna menjangkau masyarakat secara luas dalam waktu singkat.

Di sisi penanganan darurat, ia mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bersama tim SAR, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk bergerak cepat, khususnya di wilayah pesisir dan daerah terpencil. Koordinasi lintas instansi dinilai krusial dalam melakukan pemetaan korban terdampak, penentuan titik pengungsian, serta penyediaan logistik dan layanan medis.

Lebih lanjut, Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan asesmen kerusakan infrastruktur dalam waktu 1x24 jam, dengan fokus pada pemulihan fasilitas vital yang menunjang aktivitas masyarakat.

Di sektor transportasi, Edi meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk memastikan kondisi pelabuhan dan bandara tetap aman dan operasional. Pemeriksaan terhadap runway dan dermaga pascagempa dinilai penting guna mendukung kelancaran distribusi logistik ke wilayah terdampak.

Ia menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal kinerja seluruh kementerian dan lembaga terkait agar penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

“Komisi V akan memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara optimal, dengan koordinasi yang kuat dan fokus utama pada perlindungan masyarakat,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia berharap penanganan gempa ini dapat dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan, sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas dengan aman. (fa/rdn)