//
Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di SIdoarjo, Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Foto: Singgih/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Sidoarjo — Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menegaskan bahwa Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur merupakan langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap mitra kerja di bidang hukum, imigrasi, pemasyarakatan, dan hak asasi manusia.
Dalam kunjungan yang digelar di Kabupaten Sidoarjo tersebut, Komisi XIII DPR RI berdialog langsung dengan sejumlah instansi, antara lain Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kanwil Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur menjadi sangat relevan dan strategis dalam konteks penguatan fungsi pengawasan, yakni dengan berdialog untuk mendapatkan masukan langsung dari mitra kerja terkait realisasi dan kendala pelaksanaan program,” ujar Anwar Sadad, di SIdoarjo, Jawa Timur, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, berbagai persoalan hukum masih menjadi perhatian serius, termasuk risiko tanpa kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur, rendahnya kepatuhan beneficial ownership, serta minimnya perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM.
“Permasalahan hukum yang kami temukan mencakup kompleksitas sengketa korporasi, disparitas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di pelosok, hingga belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah akibat beban kerja perancang,” katanya.
Selain itu, isu keimigrasian juga menjadi sorotan. Tingginya angka pelanggaran izin tinggal dan penyalahgunaan visa oleh warga negara asing dinilai membutuhkan penguatan pengawasan dan sistem digital yang lebih andal.
“Kami melihat adanya kerentanan sistem layanan digital akibat serangan siber yang dibarengi keterbatasan SDM pejabat imigrasi. Ini harus segera diperkuat, termasuk pengamanan perbatasan di TPI untuk memitigasi kejahatan transnasional dan TPPO,” tegasnya.
Menurutnya, hasil kunjungan reses ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyusunan program kerja Komisi XIII ke depan agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. •skr/aha
