Komisi IV Tinjau Distribusi Pupuk Subsidi, Antisipasi Harga Saat Panen Raya

PARLEMENTARIA, Gresik – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan pentingnya pengawasan distribusi pupuk subsidi bagi sektor budidaya ikan agar tepat sasaran serta mampu meningkatkan produktivitas petambak. Menurutnya, kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan subsidi pupuk bagi pembudidaya ikan yang kembali direalisasikan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. 

Ia menyebut kebijakan ini telah lama dinantikan pelaku usaha tambak, setelah beberapa tahun sektor budidaya tidak lagi masuk dalam skema penerima subsidi. “Alhamdulillah, saat ini sudah dialokasikan sekitar 295 ribu ton pupuk subsidi khusus untuk pembudidaya. Ini tentu disambut baik para petambak dan kami berharap mampu meningkatkan produktivitas ikan secara signifikan,” ujar Panggah kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Manyar, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/2/2026).

Kabupaten Gresik merupakan salah satu sentra perikanan budidaya terbesar di Jawa Timur dengan komoditas unggulan bandeng dan udang. Dengan luasan tambak mencapai puluhan ribu hektare serta kontribusi signifikan terhadap produksi regional, kebijakan subsidi pupuk dinilai memiliki dampak strategis terhadap penguatan pasokan protein ikan nasional.

Ia menjelaskan, dukungan pupuk subsidi tidak hanya berdampak pada percepatan pertumbuhan ikan, tetapi juga memangkas biaya produksi yang selama ini membebani petambak akibat penggunaan pupuk nonsubsidi. Dengan efisiensi tersebut, margin usaha diharapkan membaik dan daya saing komoditas perikanan semakin kuat.

Secara nasional, pemerintah menyiapkan alokasi 295 ribu ton pupuk subsidi untuk sektor perikanan budidaya. Skema penyaluran dilakukan melalui sistem pendataan kelompok pembudidaya serta jaringan distribusi resmi guna memastikan subsidi tepat sasaran. Komisi IV menilai kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan intervensi negara dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan berbasis perikanan domestik.

Namun demikian, Panggah mengingatkan bahwa peningkatan produksi harus diantisipasi dengan kebijakan stabilisasi harga, khususnya saat terjadi panen raya. Menurutnya, persoalan anjloknya harga pada momentum panen kerap berulang di berbagai komoditas pertanian dan perikanan. “Kita harus memikirkan mekanisme penyerapan hasil produksi agar harga tetap stabil. Peran negara sangat penting, termasuk kemungkinan keterlibatan Bulog dalam menyerap komoditas perikanan,” tegasnya.

Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya sistem distribusi pupuk yang efektif hingga tingkat petambak. Ia menekankan agar skema penyaluran benar-benar mempermudah akses dan memastikan subsidi diterima oleh pihak yang berhak sehingga tujuan peningkatan produktivitas serta kesejahteraan pelaku usaha tambak dapat tercapai.

Lebih jauh, Panggah mendorong penguatan budaya konsumsi ikan nasional sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar dan relatif lebih mandiri dibandingkan komoditas lain yang masih bergantung pada rantai pasok impor.

“Kita perlu mendorong gerakan peningkatan konsumsi ikan. Potensinya besar, produksinya dari dalam negeri, dan ini bisa menjadi tulang punggung penguatan ketahanan pangan nasional,” tutupnya. •mun/aha