Komisi VI Dorong Percepatan Hilirisasi Aluminium di Kalbar

PARLEMENTARIA, Pontianak — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menegaskan bahwa transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi pertambangan telah memasuki fase implementasi strategis yang akan menentukan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Hal itu disampaikannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (12/2/2026).

Eko menjelaskan, mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas menginstruksikan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri. Dalam konteks industri aluminium, kebijakan tersebut menempatkan Kalimantan Barat sebagai episentrum baru pengembangan hilirisasi nasional.

Menurutnya, cadangan bauksit yang melimpah di Kalbar menjadi fondasi pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah. Proyek strategis nasional yang dioperasikan PT Borneo Alumina Indonesia itu merupakan hasil sinergi subholding MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Bukit Asam.

“Kehadiran SGAR bertujuan menutup celah struktural dalam pohon industri aluminium nasional. Selama ini Indonesia berada dalam paradoks, mengekspor bahan mentah bauksit tetapi masih bergantung pada impor alumina untuk kebutuhan smelter peleburan aluminium,” ujar Eko.

Ia menambahkan, operasionalisasi smelter semakin relevan seiring restrukturisasi tata kelola investasi negara melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keterlibatan PT Danantara Asset Management diharapkan mampu menghadirkan fleksibilitas finansial dan efisiensi birokrasi bagi proyek padat modal seperti SGAR.

Berdasarkan laporan tahunan MIND ID 2024–2025, integrasi produksi bijih bauksit PT Aneka Tambang dengan fasilitas pemurnian diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 1 juta ton alumina per tahun pada fase awal. Produksi tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan impor dan menghemat devisa negara hingga ratusan juta dolar AS per tahun.

Namun demikian, Eko mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari sinkronisasi kapasitas produksi, stabilitas pasokan energi, hingga kesiapan infrastruktur logistik di Kalimantan Barat. Selain itu, fluktuasi harga komoditas global dan tekanan regulasi internasional terkait standar lingkungan dan emisi karbon juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini, Komisi VI berharap dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan kritis, baik regulasi maupun finansial, yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan smelter.

“Forum ini harus menjadi momentum untuk merumuskan langkah taktis sekaligus memastikan kehadiran industri besar ini memberikan multiplier effect yang nyata bagi pembangunan ekonomi regional Kalimantan Barat,” pungkasnya. •qq/aha