//
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri saat meninjau lahan sekolah rakyat di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.|Foto : Naifuroji/Alma
PARLEMENTARIA, Pesawaran – Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat proses administrasi dan teknis pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Percepatan tersebut dinilai penting agar daerah itu segera menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program strategis nasional yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri usai meninjau kesiapan lahan yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran di kawasan Sidototo, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Sabtu (25/7/2026). Peninjauan dilakukan bersama Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali beserta jajaran pemerintah daerah.
"Hal yang penting menurut kami yang perlu diakselerasi berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Karena Kabupaten Pesawaran juga sangat mengharapkan segera terlaksana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran," ujar Abidin.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan, pihaknya telah berdiskusi dengan Bupati Pesawaran mengenai berbagai persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi. Menurutnya, Kemensos perlu mempercepat proses tersebut agar Kabupaten Pesawaran dapat segera ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
"Hal-hal yang secara teknis, administrasi, dan lainnya agar segera diakselerasi oleh Kementerian Sosial. Ke depan, jika 166 Sekolah Rakyat telah diresmikan di 34 provinsi di seluruh Indonesia, salah satunya harus ada di Kabupaten Pesawaran," tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX.
Abidin optimistis rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran dapat berjalan tanpa kendala berarti. Karena itu, Komisi VIII DPR RI berkomitmen mengawal dan mengadvokasi proses tersebut hingga dapat direalisasikan.
"Kami sangat mengharapkan Sekolah Rakyat ada di Kabupaten Pesawaran. Saya kira secara teknis tidak ada masalah. Kami akan mengadvokasi secara serius berkaitan dengan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran," katanya.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena dinilai mampu memperluas pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
"Salah satu aspirasi dari kami adalah bagaimana mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program strategis nasional. Hadirnya Sekolah Rakyat akan memberikan pemerataan pendidikan bagi anak-anak, terutama yang berasal dari desil 1," ujar Nanda.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Pesawaran telah menyediakan lahan seluas sekitar tujuh hektare dari total aset daerah seluas sembilan hektare di kawasan Sidototo, Desa Kebagusan. Luasan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dengan dukungan Komisi VIII DPR RI dan kesiapan lahan dari pemerintah daerah, diharapkan proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran dapat segera direalisasikan sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas. (oji/ssb)
