Parlemen Berperan Strategis Dorong Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menerima audiensi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang membahas inisiatif Low Carbon Development Indonesia (LCDI) atau Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia.

“Ya, hari ini saya menyambut kehadiran teman-teman dari INFID. Ini adalah sebuah kumpulan NGO yang tadi salah satu fokusnya adalah berkait pembangunan rendah karbon. Mereka hadir untuk mengajak berkolaborasi karena memang isu ini adalah isu global,” ujar Syahrul usai pertemuan dengan INFID di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/01/2026).

Ia menegaskan, pembangunan rendah karbon tidak cukup hanya disuarakan di forum internasional, tetapi harus benar-benar diterapkan di dalam negeri. Menurutnya, peran BKSAP DPR RI sebagai unsur parlemen menjadi penting untuk memastikan komitmen global tersebut berjalan konkret di Indonesia.

“Kita ingin implementasinya, kita suarakan di tingkat multilateral, regional, di global. Tapi ini harus terimplementasi di Indonesia,” katanya.

Legislator dari Dapil Riau II menilai, gerakan pembangunan rendah karbon memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi hijau dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu, isu tersebut perlu disederhanakan agar mudah dipahami dan diimplementasikan di tingkat daerah.

Menurutnya masih banyak istilah teknis dalam kebijakan pembangunan rendah karbon yang sulit dipahami oleh pemangku kepentingan di daerah. Untuk itu, ia mendorong agar pembahasan diarahkan pada program-program yang konkret dan aplikatif.

“Karena memang istilah-istilah itu perlu dicerna, dipahami dengan baik dan pembahasannya harus lebih konkret dalam bentuk programnya,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi PKS itu mencontohkan sejumlah sektor yang dapat langsung dikaitkan dengan pembangunan rendah karbon, seperti pengelolaan sampah, kehutanan, transportasi, dan energi. Menurutnya, pendekatan programatik yang jelas akan memudahkan daerah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut.

“Misalnya tentang pengelolaan sampah yang tidak hanya dikumpulkan tetapi bagaimana memastikan emisinya berkurang, kemudian tentang pemanfaatan hutan, tentang transportasi, tentang energi dan lain-lain. Kan ini semua isu tentang pembangunan rendah karbon, jadi itu harus lebih konkret,” paparnya.

Lebih lanjut, Syahrul menyatakan BKSAP siap berperan sebagai fasilitator untuk memperluas kolaborasi antara NGO dan pemangku kepentingan di daerah. Nantinya, seperti melalui agenda BKSAP Days, ia berharap jejaring relawan dan komunitas lingkungan di daerah dapat terhubung secara lebih sistematis. •rr/aha