Apresiasi Swasembada Beras, Rina Sa’adah Ingatkan Stabilitas Produksi dan Kesejahteraan Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengapresiasi keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras nasional pada tahun 2025. Meski Indonesia tercatat tidak melakukan impor dan mengalami surplus produksi, Rina menekankan pentingnya menjaga stabilitas produksi berkelanjutan serta memastikan kesejahteraan petani di tingkat akar rumput.

“Capaian ini tentu patut diapresiasi. Indonesia tidak melakukan impor pada 2025. Namun, ketahanan pangan tidak bisa dilihat hanya dalam satu tahun. Kita harus memastikan produksi ini stabil menghadapi tantangan krisis iklim dan serangan hama di masa depan,” ujar Rina dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan data terkini, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di angka 31,19 juta ton. Capaian ini menghasilkan surplus sekitar 3,5 juta ton yang dinilai sebagai modal kuat bagi ketahanan pangan nasional.

Rina menegaskan bahwa angka produksi yang tinggi harus berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Ia menyoroti pentingnya stabilisasi harga gabah di tingkat petani dan optimalisasi penyerapan hasil panen agar distribusi beras merata di seluruh daerah.

Terkait wacana ekspor beras akibat surplus tersebut, legislator asal Jawa Barat ini meminta pemerintah untuk tetap berhati-hati. Ia menekankan agar cadangan pangan nasional dipastikan benar-benar aman sebelum memutuskan untuk ekspor.

“Jika ekspor dilakukan, pastikan petani mendapatkan harga yang lebih baik dan menguntungkan, bukan hanya pedagang (trader). Jangan sampai semangat ekspor justru mengorbankan kepentingan petani dan ketahanan pangan dalam negeri,” tegas politisi Fraksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain itu, dalam kunjungan ke daerah pemilihan, Rina mencatat sejumlah persoalan infrastruktur yang perlu segera dibenahi, terutama pembangunan jalan usaha tani untuk menekan biaya operasional petani. Ia juga mengkritisi distribusi alat mesin pertanian (alsintan) yang selama ini dinilai kurang memperhatikan karakteristik lahan tiap daerah.

“Indonesia sangat beragam. Lahan di Jawa Barat berbeda dengan wilayah lain, sehingga jenis alsintan tidak bisa disamaratakan. Pendekatannya tidak boleh satu model untuk semua wilayah,” jelas Rina.

Menutup pernyataannya, Rina memastikan Komisi IV akan terus mengawal anggaran sektor pertanian agar fokus pada hasil nyata (output). Ia mendesak agar program pemerintah memberikan dampak langsung, mulai dari harga gabah yang layak hingga penyerapan oleh Bulog yang tepat waktu. •hal/aha