//
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat usai pertemuan dengan Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga Prasetyo Hadi di Gedung Nusantara III, Senaya, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Foto.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan pentingnya sinergi strategis dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menghadapi dinamika geopolitik global yang kerap berubah. Hal tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat kepada Parlermentaria usai pertemuan dengan Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga Prasetyo Hadi di Gedung Nusantara III, Senaya, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Syahrul Aidi menekankan bahwa Kemlu merupakan mitra strategis BKSAP, yang memiliki peran sentral sebagai institusi pelaksana diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, tegasnya, BKSAP Bersama Kemlu akan menyelaraskan langkah dan arah kebijakan luar negeri tahun 2026.
“Kami membicarakan langkah-langkah yang dilakukan oleh BKSAP dan juga kebijakan yang akan dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri di tahun 2026. Ini penting karena dinamika politik global saat ini sangat cepat dan penuh perubahan,” ujar Syahrul Aidi.
Upaya ini, jelasnya, usaha bersama lantaran isu internasional yang kini Tengah terjadi semakin kompleks, mulai dari kebijakan Amerika Serikat, China, dan Rusia, hingga konflik dan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Baginya, kondisi tersebut menuntut Indonesia memiliki sikap yang jelas, konsisten, dan berlandaskan kepentingan nasional.
“Setiap detik ada perubahan. Karena itu kami ingin menggali sikap Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, tentunya sesuai dengan arahan Presiden, agar BKSAP dapat bersinergi dan mengambil peran diplomasi parlementer yang sejalan,” jelasnya.
Syahrul Aidi menegaskan bahwa dalam menjalankan diplomasi parlementer, BKSAP tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa, yakni menjunjung tinggi kemerdekaan, menolak segala bentuk penjajahan, dan menegakkan hak asasi manusia.
Ia juga menyinggung posisi strategis Indonesia yang mengemban amanah sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan Indonesia untuk membawa nilai-nilai moral dan keadilan ke panggung internasional.
“Ini momentum bagi Indonesia untuk menjadi moral leader di dunia, terutama di tengah situasi global yang mengkhawatirkan, seperti penarikan pendanaan dan keikutsertaan Amerika Serikat dari puluhan organisasi internasional,” katanya.
Terkait situasi global, Politisi Fraksi PKS itu turut menyoroti dinamika politik di Venezuela. Ia menilai tindakan penangkapan terhadap kepala negara berdaulat tanpa legitimasi lembaga hukum internasional sebagai preseden berbahaya yang mengancam tatanan dan stabilitas dunia.
“Ini tidak sesuai dengan logika hukum internasional. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka kedaulatan negara-negara lain juga akan terancam dan stabilitas global sulit terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kedaulatan negara sangat ditentukan oleh kemandirian ekonomi. Syahrul Aidi mencontohkan sikap China yang tetap tegas menghadapi tekanan tarif dari Amerika Serikat karena memiliki basis produksi yang kuat.
“Negara akan kuat jika mampu memproduksi apa yang dikonsumsinya. Sebaliknya, jika kita tidak mampu memproduksi kebutuhan sendiri, maka kita akan bergantung dan mudah terjajah,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, ia mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian nasional, yang diikuti oleh kemandirian sektor strategis lainnya seperti pertahanan dan farmasi. “Ketahanan pangan adalah awal. Setelah itu senjata, obat-obatan, dan kebutuhan fundamental lainnya. Negara yang mandiri dan minim ketergantungan akan mampu menjaga kedaulatannya,” pungkas Syahrul Aidi. •bit/um
