Sofyan Tan: Optimalkan Pendidikan Vokasi dan Akses KIP Kuliah untuk Anak Banyuasin

PARLEMENTARIA, Banyuasin — Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi di Banyuasin sebagai strategi mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di sektor unggulan daerah seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurutnya, keberadaan SMK unggulan di Banyuasin sudah tepat karena sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah. 

“SMK yang dibangun di sini (Kabupaten Banyuasin) sudah sesuai dengan keunggulan daerah ini, di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan,” ujarnya kepada Parlementaria saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (10/12/2025).

Ia menekankan bahwa SMK-SMK vokasi tersebut perlu mendapat dukungan peralatan yang memadai. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera mengajukan kebutuhan tersebut ke Direktorat Pendidikan Vokasi. “Peralatan yang dibutuhkan bisa diajukan ke Direktur Vokasi, SMK Vokasi,” tambahnya.

Tambahnya, Ia juga mendorong keterlibatan BRIN dalam mendukung pengembangan teknologi di daerah. Menurutnya, kolaborasi dengan BRIN bukan hanya untuk peningkatan fasilitas, tetapi juga untuk membuka kesempatan bagi lulusan SMK yang berprestasi.

Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga diharapkan akan diprioritaskan diberikan kepada anak-anak petani dan nelayan yang memiliki kualitas akademik baik. Dengan adanya afirmasi seperti KIP Kuliah, ia berharap Politeknik Sriwijaya di Banyuasin dapat berkembang lebih pesat. 

“Politeknik di Banyuasin bisa tumbuh jika kita memberi prioritas kepada anak-anak yang kualitasnya bagus, terutama dari keluarga petani maupun nelayan,” ujarnya.

Terkait rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Banyuasin, Sofyan menegaskan perlunya tindakan proaktif pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penduduk miskin dan lulusan SMA/SMK untuk menentukan calon penerima KIP Kuliah secara tepat sasaran.

“Pemerintah daerah harus proaktif. Data BPS soal warga miskin dan lulusan anak-anak ini harus dipakai untuk menentukan penerima KIP Kuliah,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dapat memperkuat basis data calon penerima bantuan, sehingga penyaluran KIP Kuliah dapat berjalan lebih akurat dan cepat. Sofyan memastikan bahwa solusi ini bisa segera berjalan. 

“Ini solusinya sangat cepat. Tahun 2026 sudah bisa start. Kita minta Kementerian Dikti Saintek menyiapkan KIP Kuliahnya,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Sofyan Tan menyebut pertemuan dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan pendidikan pada hari ini berlangsung sangat positif dan memberikan harapan baru untuk memperkuat pendidikan vokasi dan akses pendidikan tinggi di Banyuasin. •gal/aha