Komisi X Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi Banyuasin

PARLEMENTARIA, Banyuasin — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah progresif yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mendorong pemerataan pendidikan. Ia menilai bahwa Banyuasin menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah perairan yang sulit dijangkau, tetap mendapat akses pendidikan bermutu.

“Banyak hal-hal yang sangat progresif terjadi di Kabupaten Banyuasin. Terima kasih Pak Bupati sudah bekerja keras untuk memastikan setiap daerah terjangkau dengan pendidikan yang bermutu dan merata,” ujar Hetifah kepada Parlementaria usai melakukan diskusi dengan Bupati Banyuasin dan jajaran serta mitra kerja Komisi X DPR RI di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (10/12/2025).

Ia menyoroti kondisi geografis Banyuasin yang beragam sebagai tantangan tersendiri bagi pemerataan layanan pendidikan. Menurutnya, daerah perairan membutuhkan pendekatan khusus agar fasilitas pendidikan dapat dirasakan secara setara oleh masyarakat.

Hetifah juga memberikan perhatian khusus pada peran pendidikan vokasi di Banyuasin. Ia menilai keberadaan perguruan tinggi vokasi di daerah tersebut sangat potensial untuk mendukung anak-anak Banyuasin yang ingin mendalami bidang pertanian, agribisnis, perikanan, perkebunan, hingga peternakan. 

“Ini luar biasa sekali, karena vokasi menjadi tulang punggung untuk membekali anak-anak kita dengan keterampilan sesuai kebutuhan sektor unggulan daerah,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri perwakilan berbagai kementerian, Hetifah menjelaskan bahwa beberapa solusi praktis telah dibahas untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah. Ia mendorong Kemendikdasmen, melalui Direktorat Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Dasar-Menengah, untuk menyiapkan dukungan untuk peningkatan kualitas SMK. Sementara BRIN membuka peluang untuk pengembangan Science Technopark serta teknologi-teknologi terapan yang dapat membantu penguatan sektor pertanian dan perikanan di Banyuasin.

Meski demikian, Hetifah mengakui bahwa masih ada hambatan yang perlu mendapatkan perhatian. Beberapa di antaranya adalah persoalan status pertanahan yang menghambat pembangunan fasilitas pendidikan serta perbedaan satuan harga pembangunan di wilayah yang sulit dijangkau. Ia menegaskan bahwa hal ini akan menjadi masukan bagi Komisi X dalam menyusun kebijakan agar serapan anggaran tetap optimal.

Hetifah memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan mendukung berbagai kebutuhan pembangunan pendidikan di Banyuasin, termasuk pengadaan peralatan bagi SMK serta perluasan program beasiswa. Menurutnya, beasiswa merupakan langkah konkret untuk meningkatkan minat dan antusiasme masyarakat Banyuasin dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kami akan dukung berbagai hal lainnya, termasuk peralatan untuk SMK dan beasiswa. Ini penting untuk meningkatkan semangat anak-anak Banyuasin agar mau dan mampu kuliah,” tegasnya. •gal/aha