//
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, memimpin langsung kunjungan reses Komisi IV ke Provinsi Riau. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, ia menyoroti sejumlah permasalahan strategis mulai dari krisis pakan ikan patin, persoalan agraria dan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, hingga pentingnya transformasi pertanian dan swasembada pangan nasional.
Di sela kunjungan ke Kampung Masjid, Pekanbaru, Ahmad Yohan menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib para petani ikan patin. Ia menyebut bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi peternak adalah mahalnya harga pakan, yang menyumbang hingga 70% dari total biaya produksi, sementara harga jual ikan di pasaran hanya berkisar Rp17.000 per kilogram.
“Harga pakan masih sangat tinggi, sementara nilai jual ikan tidak sebanding. Ini membuat petani sulit bertahan dan bersaing. Pemerintah harus hadir, minimal dalam bentuk subsidi pakan atau bantuan peralatan produksi,” tegas Yohan di Pekanbaru, Riau, jumat (20/6/2025).
Tak hanya soal pakan, ia juga menyoroti sulitnya proses pemasaran hasil panen yang belum terorganisir dengan baik, serta minimnya dukungan alat dan bahan baku pembuatan pelet. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, para pembudidaya ikan darat di Riau bisa terancam gulung tikar, padahal mereka adalah salah satu sumber penyedia protein murah dan bergizi bagi masyarakat.
Selain isu perikanan, Ahmad Yohan juga meninjau langsung kondisi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, yang menghadapi tekanan hebat akibat perambahan hutan ilegal, ekspansi kebun sawit liar, hingga konflik sosial akibat ketimpangan pengelolaan lahan.
Dalam penjelasannya, Yohan mengungkap adanya keterlibatan oknum aparat dan pejabat yang diduga memanfaatkan masyarakat miskin untuk melakukan pembukaan lahan secara ilegal di dalam kawasan hutan.
“Yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Mereka dibenturkan dengan hukum, sementara cukong dan pemodal besar justru bisa lolos. Ini tidak boleh dibiarkan. Penegakan hukum harus tegas, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Yohan mengapresiasi pembentukan Satgas Penanganan Tesso Nilo, namun meminta agar ada kepastian hukum bagi masyarakat yang sudah terlanjur membayar dan mengelola lahan, terutama yang sedang menunggu hasil verifikasi dan revisi Keppres.
“Kita butuh solusi yang adil dan manusiawi. Negara harus hadir melindungi rakyat sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Ahmad Yohan menekankan bahwa semua persoalan ini menunjukkan pentingnya memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dalam pandangannya, Provinsi Riau memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan untuk menjadi model transformasi pangan nasional yang produktif, berkelanjutan, dan berpihak pada petani.
“Riau punya lahan subur, komoditas strategis, serta sistem sungai dan pesisir yang kuat. Kelapa sawit, padi, hortikultura, hingga sagu dan ikan patin, semuanya bisa dikembangkan secara terpadu,” jelasnya.
Ia menegaskan kembali komitmen negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional.
“Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Saatnya sistem pangan nasional dibenahi dari hulu ke hilir—dengan teknologi modern, tata kelola yang efisien, dan keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan,” pungkas Ahmad Yohan.
Sebagai penutup, ia menyerukan kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga riset, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil—untuk mengawal arah besar kedaulatan pangan Indonesia. •eno/aha
