
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto : Fadli/Arifman
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan swasembada pangan dengan memberikan kepastian harga kepada petani. Menurutnya, capaian swasembada yang disampaikan Presiden RI dalam pidato kenegaraan harus diikuti kebijakan yang mampu menjaga gairah produksi petani dalam jangka panjang.
Hal itu disampaikan Firman saat merespons Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Firman menyebut capaian swasembada beras menjadi perkembangan positif. Bahkan, target produksi yang sebelumnya diproyeksikan untuk 2027 telah dapat dicapai lebih awal pada 2025–2026 dengan capaian sekitar 5,3 juta ton. Kondisi stok beras saat ini, menurutnya, juga masih berada pada posisi aman.
Ia menilai salah satu faktor yang mendorong capaian tersebut adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga pembelian yang memberikan kepastian bagi petani. Kebijakan itu membuat petani lebih nyaman menjual hasil produksinya kepada Bulog karena harga yang ditawarkan dinilai lebih kompetitif.
“Petani itu mau untuk menanam varietas atau komoditas tertentu asal ada jaminan harga. Oleh karena itu, saya mengusulkan komoditas tertentu ditetapkan harganya oleh pemerintah seperti beras,” ujar Firman kepada Parlementaria.
Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar itu, pendekatan serupa perlu dipertimbangkan untuk sejumlah komoditas pertanian lainnya. Kepastian harga dinilai penting agar petani memiliki kepastian usaha sekaligus terdorong meningkatkan produksi dalam negeri.
Firman juga mengingatkan pemerintah agar tidak sepenuhnya menyerahkan komoditas pangan strategis kepada mekanisme pasar bebas. Pasalnya, produk pertanian dalam negeri masih menghadapi persaingan dengan produk impor.
“Komoditas tertentu tidak bisa dilepas melalui mekanisme pasar bebas. Kita tidak mampu bersaing dengan impor. Kuncinya adalah produksi dalam negeri ditingkatkan secara bertahap dan impornya juga dikurangi secara gradual,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan pangan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Harga komoditas perlu berada pada tingkat yang memberikan keuntungan layak kepada petani, tetapi tetap terjangkau masyarakat.
Karena itu, Firman mendorong pemerintah tidak hanya mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga membangun sistem pangan yang berkelanjutan untuk berbagai komoditas. Menurutnya, keberhasilan tersebut membutuhkan kebijakan harga, peningkatan produksi, pengendalian impor, serta inovasi bahan pangan secara terpadu.
“Kalau itu dilakukan, saya yakin akan bisa stabil,” pungkas Firman. (fa/rdn)