Komisi IV: KKP Perlu Perbanyak Industri Pakan Ikan

PARLEMENTARIA, Pandeglang – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperbanyak industri penyediaan pakan ikan guna menopang keberlanjutan budidaya ikan darat di berbagai daerah. Permintaan itu disampaikan menyusul masih mahalnya harga pakan yang dikeluhkan para pembudidaya ikan secara merata di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengatakan, persoalan pakan menjadi isu utama yang disampaikan pembudidaya ikan saat Komisi IV melakukan kunjungan kerja spesifik di Balai Budidaya Air Tawar Pandeglang, Banten, Kamis (22/1/2026).

“Hampir rata-rata semua pembudidaya ikan mengeluhkan soal mahalnya pakan. Keluhan ini tidak hanya di Provinsi Banten, tapi juga di hampir semua provinsi yang pernah kami kunjungi,” ujar Ahmad Yohan kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung sejumlah kolam budidaya ikan darat. Menurut Ahmad Yohan, geliat budidaya ikan di Pandeglang mulai menunjukkan perkembangan positif dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan protein masyarakat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Kita melihat pembudidaya ikan darat di Kabupaten Pandeglang sudah mulai tumbuh. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi kebutuhan protein di daerah dan memperkuat ketahanan pangan,” kata Politisi Fraksi PAN ini.

Namun demikian, tingginya biaya pakan dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan usaha budidaya ikan. Ahmad Yohan mengungkapkan, tidak sedikit pembudidaya yang akhirnya menghentikan kegiatan usahanya karena biaya pakan tidak sebanding dengan hasil produksi.

“Banyak pembudidaya yang berhenti karena mahalnya pakan tidak bisa menutupi biaya operasional. Ini tentu tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, meski saat ini sudah terdapat sejumlah pabrik pakan ikan, jumlahnya masih belum sebanding dengan kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat harga pakan tetap tinggi dan sulit dijangkau pembudidaya skala kecil dan menengah.

“Bukan berarti pakan itu tidak ada, tapi karena kebutuhan sangat besar sementara pabriknya masih sedikit, maka terasa mahal dan seolah-olah langka,” ujarnya.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk melakukan inovasi dan langkah serius dengan memperbanyak industri pakan ikan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi besar budidaya ikan darat.

“Kami minta kepada KKP untuk memperbanyak industri penyediaan pakan budidaya ikan. Harapannya bisa didirikan di hampir sebagian besar provinsi yang memiliki potensi besar,” kata Ahmad Yohan.

Selain itu, Komisi IV juga membuka opsi adanya skema subsidi pakan ikan, sebagaimana sektor pertanian yang telah mendapatkan subsidi pupuk dan benih. Menurut Ahmad Yohan, dukungan pemerintah pusat menjadi kunci agar budidaya ikan tidak stagnan.

“Kalau di pertanian ada pupuk subsidi dan bantuan benih, maka budidaya ikan juga perlu mendapatkan atensi serupa. Tidak hanya bantuan benih, tapi juga bantuan pakan dan faktor pendukung lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sektor budidaya ikan sejalan dengan semangat pemerintah dalam mendorong pemenuhan kebutuhan gizi dan protein masyarakat. Karena itu, Komisi IV berkomitmen untuk membahas persoalan pakan ikan secara serius bersama Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Kami ingin semangat para pembudidaya ini terus berlanjut dan potensi yang mereka miliki bisa terus dikembangkan,” pungkas Ahmad Yohan. •hal/rdn