E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Masyarakat Adat|NTB|hakim agung|hakim adhoc|miras|Garut|Gili Meno|Newport|RUU Perampasan Aset|sekolah|karhutla|Potensi Lokal|Temuan Senjata Api
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 75%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Masyarakat Adat|NTB|hakim agung|hakim adhoc|miras|Garut|Gili Meno|Newport|RUU Perampasan Aset|sekolah|karhutla|Potensi Lokal|Temuan Senjata Api
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 75%
Angin: 4 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Masyarakat Adat|NTB|hakim agung|hakim adhoc|miras|Garut|Gili Meno|Newport|RUU Perampasan Aset|sekolah|karhutla|Potensi Lokal|Temuan Senjata Api
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 75%
Angin: 4 km/h
/
/
Berita/Politik dan Keamanan

Rusda Mahmud: BUMD di Sultra Kurang Profesional, Banyak Diisi Tim Sukses

Diterbitkan
Jumat, 9 Mei 2025 15.12 WIB
Bagikan:
Rusda Mahmud: BUMD di Sultra Kurang Profesional, Banyak Diisi Tim Sukses
PARLEMENTARIA, Kendari – Anggota Komisi II DPR RI Rusda Mahmud menilai lemahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh rendahnya profesionalitas pengelola. Ia menyebutkan, banyak jabatan strategis BUMD diisi oleh orang-orang yang berasal dari tim sukses kepala daerah, bukan berdasarkan kompetensi manajerial.

“Nah saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan BUMD kita tidak maju-maju atau tidak profesional karena itu diisi semua oleh tim-tim sukses, sehingga tidak ada yang profesional. Sehingga saya tadi sarankan bahwa, supaya betul-betul mengevaluasi direktur-direktur BUMD ini,” kata Rusda kepada Parlementaria usai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/5/2025).

Pada pertemuan yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Sultra itu, Rusda menjelaskan bahwa penunjukan direktur utama atau manajemen BUMD masih menjadi hak prerogatif kepala daerah. Bahkan, terkait hal itu belum ada regulasi yang membatasi pengangkatan berdasarkan kedekatan politik. Sehingga, ia menilai perlu ada regulasi yang dibuat untuk mencegah ketidakprofesionaln BUMD. 

“Sebenarnya tidak ada aturan yang mengingat itu, artinya ini kan hak prerogatif bupati atau gubernur sehingga mungkin nanti kita usulkan untuk di Komisi II membuat aturan-aturan, regulasi sehingga bisa kita cegah hal-hal seperti itu karena susah ya, semua yang namanya calon pasti untuk membentuk tim sukses,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Anggota Dapil Sultra ini mencontohkan salah satu praktik baik di Kabupaten Kolaka, di mana setelah pemilihan kepala daerah usai, kepala daerah tidak lagi membawa serta tim sukses ke dalam struktur pemerintahan maupun BUMD. Ia menilai praktik ini bisa menjadi rujukan untuk diterapkan oleh kepala daerah dalam menata ulang struktur manajemen agar lebih profesional, kompeten, dan bebas dari kepentingan politik pasca Pilkada.

“Nah inilah kalau kemarin itu ada yang bagus di Kolaka setelah selesai bahwa tim sukses sudah selesai, tidak ada lagi tim-tim sukses. Nah itu yang paling bagus, jadi nanti kita kaji aturan-aturan, nanti kita komunikasi dengan para anggota untuk membuat aturan-aturan itu,” tutupnya. •nap/rdn

Berita terkait

Sahroni Dukung Polda Sultra Berantas Tambang Ilegal di Sultra
Politik dan Keamanan
Sahroni Dukung Polda Sultra Berantas Tambang Ilegal di Sultra
Soroti Pemotongan TKD, Legislator Dorong Penguatan BUMD di Kaltara
Politik dan Keamanan
Soroti Pemotongan TKD, Legislator Dorong Penguatan BUMD di Kaltara
Jadi Beban Daerah, Komisi II Ungkap 70 Persen BUMD di Sulteng Perlu Diselamatkan
Politik dan Keamanan
Jadi Beban Daerah, Komisi II Ungkap 70 Persen BUMD di Sulteng Perlu Diselamatkan
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi II
Sebelumnya

Nusantara SuperApp, Lompatan Digital DPR RI di Era Modernisasi Birokrasi

Selanjutnya

Legislator Ingatkan Pemda Kembali Evaluasi BUMD

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1057)
  • Industri dan Pembangunan(3703)
  • Isu Lainnya(1053)
  • Kesejahteraan Rakyat(3704)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4587)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum
Majalah Parlementaria Edisi 258

Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Masyarakat Adat|NTB|hakim agung|hakim adhoc|miras|Garut|Gili Meno|Newport|RUU Perampasan Aset|sekolah|karhutla|Potensi Lokal|Temuan Senjata Api
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 75%
Angin: 4 km/h