//
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, saat pertemuan dengan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Tarakan, Jumat (3/9/2025). Foto: Agung/vel.
PARLEMENTARIA, Tarakan — Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti dampak pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang berimbas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu pemenuhan belanja wajib di sektor pendidikan dan kesehatan, serta menunda sejumlah program prioritas daerah.
“APBD Kalimantan Utara masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, lebih dari 80 persen. Dengan adanya pemotongan TKD, tentu berimbas ke program pembangunan di daerah,” tegas Deddy dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Tarakan, Jumat (3/9/2025).
Deddy menjelaskan, pemotongan TKD telah dimulai sejak tahun 2025 sebesar Rp50 triliun. Pada tahun anggaran 2026, rencananya akan kembali dipangkas dengan nominal lebih besar, yang diperkirakan mencapai Rp170 triliun hingga Rp200 triliun. “Kondisi ini tentu menimbulkan goncangan di banyak daerah. Maka kami ingin memastikan mekanisme distribusi TKD tetap adil, konsisten, dan berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,” imbuhnya.
Selain menyoroti TKD, Deddy juga menekankan pentingnya daerah mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mengingatkan agar BUMD di Kaltara tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kaltara punya potensi besar, terutama di sektor energi dan jasa. Tetapi kita masih melihat orientasi bisnis BUMD yang belum jelas, kapasitas manajemen yang terbatas, serta persoalan aset yang belum tuntas. Kalau ini tidak dibenahi, BUMD bisa menjadi beban, bukan penopang fiskal daerah,” ungkapnya.
Deddy menegaskan, Komisi II akan terus mendorong agar pemerintah daerah di Kaltara dapat memperkuat kinerja BUMD. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan meski terjadi pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. •aha
