//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengapresiasi capaian realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 hingga April 2025 dari tiga mitra kerja, yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
“Realisasi anggaran LAN sebesar Rp67,367 miliar atau 28,41 persen dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp237,095 miliar. Sementara ANRI merealisasikan sebesar Rp76,278 miliar atau 38,10 persen dari pagu sebesar Rp200,677 miliar. Adapun ORI, sebesar Rp63,416 miliar atau 33,10 persen dari pagu anggaran Rp191,597 miliar,” ujar Aria Bima saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan ORI, ANRI, dan LAN di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran LAN sebesar Rp100,855 miliar yang akan digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk membiayai gaji 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun 2024.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa Komisi II menyetujui usulan relaksasi blokir efisiensi belanja ANRI tahun 2025 sebesar Rp6,377 miliar, yang dialokasikan untuk pembangunan Pusat Khazanah Arsip di Provinsi Riau. Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui penyesuaian anggaran ORI pada Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan pagu sebesar Rp44,882 miliar, disesuaikan dengan kondisi sebelum efisiensi anggaran.
“Untuk LAN, Komisi II mendorong agar melakukan berbagai inovasi berbasis kecerdasan buatan dalam pengembangan kompetensi ASN, guna mewujudkan ASN yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing,” tambah Aria Bima.
Terkait masih minimnya instansi yang aktif menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Komisi II meminta ANRI untuk berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mendorong peningkatan pengguna aktif baik di instansi pusat maupun daerah.
Guna meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di tengah kemajuan teknologi, Komisi II DPR RI juga mendorong ANRI untuk mengembangkan teknologi restorasi arsip berbasis kecerdasan buatan.
“Untuk Ombudsman RI, kami meminta agar menunjukkan kinerja nyata dalam pengawasan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, perlu lebih proaktif menindaklanjuti laporan maladministrasi, termasuk melalui inisiatif investigasi atas prakarsa sendiri,” lanjutnya.
Komisi II DPR RI juga menekankan agar di tengah efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025, ORI melakukan percepatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat, terutama melalui kanal aplikasi pengaduan yang sudah didukung teknologi kecerdasan buatan. •ayu/aha
