//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar membahas efektivitas program pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menyampaikan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk menggali lebih dalam terkait subsidi pupuk dari berbagai sisi.
“Kita ingin tahu lebih dalam dari pakar yang dari IPB, dari BRIN kemudian dari Unpad terkait dengan efektivitas subsidi pupuk. Ternyata, menurut sebagian dari mereka subsidi pupuk sudah dalam koridor yang baik. Akan tetapi perlu diberikan beberapa hal (masukan) sehingga bisa lebih efektif lagi. Nah ini yang kemudian kita ingin gali,” ujarnya kepada Parlementaria saat ditemui usai rapat di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Habib Idrus menjelaskan bahwa BAKN menginginkan agar Harga Pokok Penjualan (HPP) bisa diperbaiki sehingga subsidi pupuk menjadi lebih efisien. Selain itu, BAKN juga ingin mengetahui dari para pakar mengenai cara agar distribusi pupuk dapat sampai ke petani dengan lebih baik, sehingga tidak ada celah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi petani.
“Yang kita inginkan adalah HPP-nya bisa lebih baik sehingga subsidi pupuk ini bisa lebih efisien. Kita juga ingin tahu dari para pakar ini agar (tata cara pupuk) bisa sampai ke petani yang lebih baik itu seperti apa? Jangan sampai nanti pemerintah buat sedemikian rupa ternyata banyak loophole yang kemudian banyak memberikan efek kurang baik bagi petani,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, hadir Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Guru Besar Guru Teknologi Tanah IPB, dan Dekan Fakultas Pertanian Unpad. Mereka memberikan masukan terkait tantangan dan beberapa usulan dalam program subsidi pupuk ini.
“HPP-nya naik karena banyak bahan baku material (mengalami kenaikan harga). Kita dengar sendiri dari para pakar yang (bahan baku) kalium saja masih 100 persen dari impor begitu ya, kemudian unsur yang lainnya juga 80 persen masih impor,” ungkap politisi Fraksi PKS ini.
Berdasarkan informasi dari para pakar, Habib Idrus juga menjelaskan bahwa kenaikan HPP disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku material. Meski alokasi subsidi untuk pupuk pada tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya, besaran anggaran yang dikeluarkan diperkirakan akan berbeda karena kenaikan harga pupuk yang dipicu oleh meningkatnya biaya produksi.
“Kalau HPP naik, subsidi naik, kalau subsidi naik yang terbebani adalah pemerintah. Kita ingin HPP, kita dengar dari pada anggota BAKN kalau misalnya apa bisa kalium dan lain sebagainya ini diproduksi sendiri? Sehingga bisa menurunkan angka HPP dan bisa memperbaiki angka subsidi tadi tanpa mengurangi subsidi kepada petani tadi,” tambahnya.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk dijelaskan bahwa Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen Pupuk.
Adapun subsidi pupuk dihitung dari selisih antara HPP (Rp/Kg) masing-masing jenis pupuk dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) (Rp/Kg) masing-masing jenis pupuk dikalikan Volume Penyaluran Pupuk (Kg) masing-masing jenis pupuk. •uc/rdn
