//
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada Rabu (21/08/2024) silam di Komplek Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta. Foto : Mu/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada Rabu (21/08/2024) silam di Komplek Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta. Dalam rapat dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN TA 2023 itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, mengingatkan pemerintah akan kualitas dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi.
Dalam paparan Kementerian Keuangan disebutkan pertumbuhan Ekonomi pada APBN 2023 menunjukan tren positif, yang terjadi secara merata dan mengindikasikan pada menurunnya kemiskinan. Meski demikian, Anis menilai penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir justru tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa APBN sudah bekerja sangat keras, tetapi tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan Masyarakat.
“Saya selalu mengatakan bahwa pertumbuhan Ekonomi yang menjadi nilai positif bagi APBN tidak selalu dilihat dari angka-angka. Akan tetapi dari bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat,” tutur wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI itu.
Lebih jauh, Politisi Fraksi PKS ini menyebutkan bahwa capaian-capaian angka yang telah disampaikan oleh pemerintah hendaknya disertai dengan penilaian realita di lapangan. Hal itu, khususnya terkait dengan kemampuan belanja rumah tangga, angka pengangguran, dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Sehingga kita bisa melihat kualitas Pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi berjalan bersamaan,” tambah Anis.
Selain mengenai angka pertumbuhan ekonomi, Anis juga memberikan beberapa catatan lain seperti terkait dengan temuan BPK, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja masih terdapat pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah yang belum sepenuhnya memadai, termasuk di Kemenkeu.
Pada tahun Anggaran 2023 tercatat Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp45,22 triliun, atau meningkat dari angka pengajuan awal yakni sebesar Rp45,12 triliun. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan penguatan peran APIP K/L dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja.
“Rekomendasi BPK ini harus benar-benar dilaksanakan, agar ke depan catatan-catatan yang diberikan oleh BPK untuk Kementerian Keuangan tidak terulang lagi,” tegas Anis.
Pada kesempatan tersebut, legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga menyoroti kinerja APBN 2023. Anis menekankan jika APBN bergantung pada harga komoditas, maka jika harga komoditas turun dampaknya pada APBN akan cukup berat.
“Saya menyarankan agar Kemenkeu memikirkan strategi lain pada APBN berikutnya dengan tidak bergantung pada kenaikan harga komoditas,” pungkasnya.
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Menkeu mengatakan APBN memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap belanja negara, bahkan realisasinya di atas 100 persen. Realisasi perpajakan yang melebihi target di 2023 ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Anis menegaskan jika APBN bergantung pada harga komoditas, maka jika harga komoditas turun dampaknya pada APBN akan cukup berat. •uc/rdn
