Presiden RI Urai Keberhasilan dalam Bidang Kesehatan, Industri, dan Hukum di Pidato Kenegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengklaim bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan, pihaknya telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya di sidang tahunan 16 Agustus 2024.

Menurutnya, inflasi, lanjutnya, juga terkendali di kisaran 2-3 persen di saat banyak negara mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan, ada negara yang mengalami inflasi hingga lebih dari 200 persen.

“Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024,” katanya saat menyampaikan Pidato Presiden RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT ke-79 RI, di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta Jumat (16/8/2024).

Ia juga mengklaim bahwa upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat ekonomi bawah memberi manfaat secara luas. Menurutnya, Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun.

“mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

“Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” jelas Jokowi.

Dalam aspek industri, ia mengungkapkan bahwa ia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Hal tu dilakukan dengan telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

“Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.” kataya.

Ia juga menyebut Indonesia telah mengambil kembali aset Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont.

Adapun dalam sisi energi hijau, terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap . Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.

Di sektor teknologi dan digitalisasi , untuk pertama kalinya memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Selain itu, Cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Sedangkan dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024.

“Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini,” imbuhnya.

Terakhir, di bidang hukum, ia mengklaim bahwa Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

“Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” pungkasnya. •hal/rdn