Berita Terbaru

Primus Yustisio Pertanyakan Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti kinerja Bank Indonesia (BI) yang merespons pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan nasional. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera dijawab oleh otoritas moneter.

18 Mei 2026

Kinerja Bank Indonesia Harus Dorong UMKM Naik Kelas

Ekonomi dan Keuangan

Kinerja Bank Indonesia Harus Dorong UMKM Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Capaian kinerja Bank Indonesia yang mencapai 109,31 persen pada 2025 patut diapresiasi, namun keberhasilan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia terkait Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Pelemahan Rupiah Cerminkan Tantangan Domestik dan Turunnya Kepercayaan Investor

Ekonomi dan Keuangan

Pelemahan Rupiah Cerminkan Tantangan Domestik dan Turunnya Kepercayaan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak semata-mata dipicu oleh dinamika global, tetapi juga mencerminkan masih adanya tantangan struktural di dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fundamental ekonomi nasional sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum

Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait praktik operasi tangkap tangan (OTT), tumpang tindih regulasi, hingga dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama sejumlah pakar hukum dan tata kelola dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat

Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tindakan penyekapan dan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh jaringan tambang timah ilegal di Malaysia. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius karena melibatkan dugaan praktik kerja paksa, kekerasan fisik, hingga perampasan kebebasan individu. Korban bahkan dilaporkan mengalami luka berat dan patah kaki akibat perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor

Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor

Parlementaria, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mulai dari kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembedaan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi, hingga perlindungan terhadap diskresi kebijakan pemerintah.

Kinerja Bank Indonesia Harus Diukur dari Dampaknya bagi Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan

Kinerja Bank Indonesia Harus Diukur dari Dampaknya bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keberhasilan Bank Indonesia tidak cukup diukur dari capaian indikator kinerja yang melampaui target, tetapi harus tercermin dalam dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Ukuran tersebut antara lain terlihat dari pertumbuhan kredit produktif, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya inklusi keuangan nasional.

Kasus Ayah Dipidanakan Usai Anak Dibully, Legislator Desak Kepolisian dan Sekolah Transparan

Kasus Ayah Dipidanakan Usai Anak Dibully, Legislator Desak Kepolisian dan Sekolah Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti kasus seorang ayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dipidanakan usai anaknya dirundung oleh sang teman. Ia pun mendesak kepolisian dan pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.

Waspadai Kepadatan Armuzna, Rieke Diah Pitaloka: Skenario Darurat Harus Disiapkan

Waspadai Kepadatan Armuzna, Rieke Diah Pitaloka: Skenario Darurat Harus Disiapkan

PARLEMENTARIA, Tangerang - Pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna kembali menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Sebab, pengalaman pada musim haji sebelumnya membuat DPR memberi perhatian khusus terhadap mobilisasi jutaan jemaah Indonesia di kawasan tersebut.

Rieke Dorong Perpres Tata Kelola Keimigrasian Dipercepat, Cegah Haji Ilegal

Rieke Dorong Perpres Tata Kelola Keimigrasian Dipercepat, Cegah Haji Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas Haji DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kembali praktik keberangkatan haji menggunakan visa nonresmi menjelang puncak musim haji 2026. Hal itu disampaikan Rieke di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Cuaca Ekstrem Arab Saudi Jadi Tantangan Jemaah Haji Lansia

Cuaca Ekstrem Arab Saudi Jadi Tantangan Jemaah Haji Lansia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menegaskan aspek kesehatan jemaah lanjut usia akan menjadi fokus utama pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2026. Hal itu disampaikan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Skema Murur Kurangi Risiko Jemaah Lansia di Mina