Berita Terbaru

Muhammad Nur Purnamasidi: Literasi Kebencanaan Harus Dibangun Sejak Pendidikan Dasar

PARLEMENTARIA, Padang – Dalam rangka memantau perkembangan progres rehabilitasi di bidang pendidikan pasca bencana di Kota Padang, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengusulkan pendidikan aman bencana menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting guna membangun pemahaman dan literasi kebencanaan sejak dini, mengingat Indonesia memiliki beragam potensi bencana.

4 September 2026

Lewat RUU Masyarakat Adat, Kariyasa: Dapat Perkuat Perlindungan Pura Luhur Poten

Kesejahteraan Rakyat

Lewat RUU Masyarakat Adat, Kariyasa: Dapat Perkuat Perlindungan Pura Luhur Poten

PARLEMENTARIA, Probolinggo – Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dapat menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat suci yang selama ini dijaga masyarakat adat, termasuk Pura Luhur Poten di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Komisi X Minta Pemerintah Siapkan Roadmap Pendidikan Hadapi Bencana

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Minta Pemerintah Siapkan Roadmap Pendidikan Hadapi Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Pimpinan Rombongan Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat, Agung Widyantoro, meminta Pemerintah khususnya Kota Padang menyiapkan roadmap (peta jalan) pendidikan dalam menghadapi situasi bencana. Menurutnya, hal itu diperlukan agar bencana tidak menghentikan hak anak mendapatkan pendidikan.

Capaian UHC Tinggi, Komisi IX Soroti 25 Ribu Peserta JKN Belum Aktif di Kulon Progo

Kesejahteraan Rakyat

Capaian UHC Tinggi, Komisi IX Soroti 25 Ribu Peserta JKN Belum Aktif di Kulon Progo

PARLEMENTARIA, Kulon Progo– Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti masih adanya sekitar 25 ribu masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang belum aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IX meski cakupan kepesertaan JKN di Kulon Progo telah mencapai 99,15 persen.

PLN Batam Terancam Krisis Gas, Komisi VI Desak Reformasi Alokasi HGBT untuk Sektor Vital

PLN Batam Terancam Krisis Gas, Komisi VI Desak Reformasi Alokasi HGBT untuk Sektor Vital

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mengevaluasi dan merombak skema alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Langkah ini dinilai mendesak guna mengamankan pasokan gas bumi serta menjamin keandalan listrik bersih di kawasan industri strategis dan pusat data (data center) Batam yang kini terancam defisit energi.

Ramson Siagian: Produksi B50 Plaju Optimal, Dorong Perbaikan Distribusi Energi Sumbagsel

Ramson Siagian: Produksi B50 Plaju Optimal, Dorong Perbaikan Distribusi Energi Sumbagsel

PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi XII DPR RI memastikan produksi bahan bakar nabati jenis B50 di Kilang Pertamina Plaju, Sumatera Selatan, berjalan optimal. Di sisi lain, Komisi XII DPR RI meminta persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pasokan listrik di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) segera ditangani.

Komisi XII Beri PLN Waktu Satu Bulan, Elpisina: Jangan Ada Lagi Pemadaman Bergilir

Politik dan Keamanan4 September 2026

Komisi XII Beri PLN Waktu Satu Bulan, Elpisina: Jangan Ada Lagi Pemadaman Bergilir

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi XII DPR RI meminta PT PLN segera menyelesaikan berbagai gangguan pada sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan. PLN diberikan waktu satu bulan untuk menuntaskan persoalan yang berpotensi menyebabkan pemadaman listrik secara bergilir. Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mengatakan, pihaknya memperoleh penjelasan mengenai sejumlah persoalan yang memengaruhi sistem kelistrikan Sulawesi Selatan dalam pertemuan bersama PT PLN Sulawesi Selatan.

Kapal Induk Pertama RI Segera Tiba, Mulyadi Sepakat Awasi Biaya Operasional hingga Transfer Teknologi

Politik dan Keamanan

Kapal Induk Pertama RI Segera Tiba, Mulyadi Sepakat Awasi Biaya Operasional hingga Transfer Teknologi

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi meminta rencana pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi diikuti dengan perhitungan biaya operasional yang matang serta pemanfaatan teknologi bagi penguatan industri pertahanan nasional. Menurut Mulyadi, keberadaan kapal induk tersebut relevan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.

Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Abdul Halim Ingatkan Awasi Kepatuhan Operator

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Abdul Halim Ingatkan Awasi Kepatuhan Operator

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan operator telekomunikasi dalam melindungi sisa kuota internet pelanggan. Menurutnya, sisa kuota yang telah dibeli masyarakat tidak boleh dihapus secara sepihak karena masih memiliki nilai bagi konsumen. Hal tersebut disampaikan Halim saat ditemui Parlementaria di Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).

Wisatawan Capai 6,9 Juta, Dorong Kajian Carrying Capacity Bali

Wisatawan Capai 6,9 Juta, Dorong Kajian Carrying Capacity Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mendorong adanya kajian menyeluruh mengenai carrying capacity atau daya dukung wilayah Provinsi Bali seiring meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan pariwisata tetap sejalan dengan kapasitas lingkungan, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat lokal.

Soroti Overcapacity Bali Selatan, I Nengah Senantara Dorong Pemerataan Pariwisata

Soroti Overcapacity Bali Selatan, I Nengah Senantara Dorong Pemerataan Pariwisata

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menyoroti ketimpangan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali yang masih terpusat di wilayah Bali Selatan. Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, tingginya harga tiket penerbangan, hingga persoalan sosial di kawasan yang menjadi pusat aktivitas pariwisata.

Pariwisata Bali Terpusat di Selatan, Komisi VI Dorong Pengembangan Destinasi ke Wilayah Lain