Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Oekoen meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga mengantisipasi potensi bottleneck dalam sistem logistik energi seiring implementasi program biodiesel B50. Kesiapan infrastruktur dan penguatan sistem pengendalian mutu dinilai menjadi kunci agar peningkatan bauran biodiesel tidak mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai saat ini banyak ruang bagi sarana perdagangan modern untuk mengelola obat bebas dan obat bebas terbatas di bawah pengawasan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang mengikuti pelatihan tertentu. Namun, secara implementasinya banyak obat yang mengadung bahan berbahaya masih beredar secara grosir.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew mendorong pemerintah memastikan program pengelolaan sampah tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di Indonesia timur. Menurutnya, persoalan persampahan merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan secara merata sesuai kondisi masing-masing daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI mendalami skema lex specialis sebagai kerangka hukum yang dapat menjawab karakteristik wilayah kepulauan. Pansus juga mengkaji penggunaan teknik omnibus secara selektif untuk menyelaraskan pengaturan mengenai pemerintahan dan pembangunan wilayah kepulauan dengan sejumlah undang-undang terkait.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Upaya mitigasi bencana erupsi gunung api dinilai semakin efektif dalam menekan risiko korban jiwa, salah satunya karena meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peringatan dini. Masyarakat di kawasan rawan erupsi dinilai telah memahami pentingnya segera menjauh dari zona bahaya ketika aktivitas gunung menunjukkan peningkatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai dapat menjadi langkah untuk melindungi kesehatan peserta didik dalam kondisi tertentu. Namun, Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengingatkan agar penerapan PJJ dalam jangka panjang tidak dilakukan dengan pola yang sama, mengingat adanya risiko terhadap kualitas pembelajaran.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada saluran pernapasan. Karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta memperkuat respons kesehatan di wilayah terdampak, termasuk dengan mengoptimalkan pelayanan puskesmas.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia menyoroti kendala status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kerap mempengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (KIP). Ia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Parlementaria, Jakarta - Erupsi Gunung Anak Krakatau berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memastikan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga akses bantuan tetap tersedia bagi masyarakat.
Dinamika dunia kerja yang terus berubah membutuhkan aturan ketenagakerjaan yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pekerja dan dunia usaha. Karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan terus membuka ruang bagi aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Beras di Kabupaten Cianjur pada 4 September 2026 dan di Kota Bogor pada 7 September 2026. Dalam monitoring tersebut, Endang melakukan pengecekan langsung terhadap timbangan beras serta kualitas komoditas yang disalurkan kepada masyarakat.
KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN DR. EDI PRANOTO, S.H., M.HUM./AKADEMISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG DAN PROF. DR. MUDZZAKIR, S.H., M.H./PAKAR HUKUM FAKULTAS HUKUM PIDANA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) YOGYAKARTA.