Berita Terbaru

Tak Hanya Soal Investasi, Legislator: KEK Kura-Kura Bali Jangan Gerus Identitas Lokal

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menilai bahwa perencanaan pengembangan Kura-Kura Bali masih perlu dikaji lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada perspektif pengembang. Ia pun mempertanyakan pertimbangan pengembangan kawasan tersebut terhadap Bali sebagai destinasi berbasis budaya.

Sejumlah Catatan Komisi VII atas KEK Kura-Kura Bali, dari Isu Lingkungan hingga Rencana IFC

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi VII DPR RI menemukan sejumlah catatan penting dalam kunjungan kerja reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, pada Senin (4/5/2026). Selain menggali potensi investasi, DPR juga menyoroti isu lingkungan, kesiapan infrastruktur dasar, hingga rencana pengembangan yang dinilai belum matang.

DPR Desak Penindakan Tegas Pelaku Kekerasan Seksual Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual masih menjadi sorotan. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, mendorong agar setiap pelaku kekerasan seksual ditindak tegas karena telah merusak masa depan anak bangsa.

Kekerasan Seksual Anak, Puan Minta Negara Bertindak Cepat dan Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, mengingatkan pentingnya jaminan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban kekerasan seksual. Ia menekankan, sistem pelaporan tidak boleh menimbulkan tekanan tambahan, terutama di lingkungan tertutup seperti pesantren.

Hapus Klaterisasi Guru, Rekrutmen Harus Terpusat Melalui Jalur CPNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi total terhadap tata kelola guru nasional dengan menghapus skema atau klaster guru.

Komisi V DPR Dukung Turunkan Potongan Aplikator Jadi 8 Persen Demi Kesejahteraan Ojol

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup besar.

Sari Yuliati Tinjau Progres Pembangunan Asrama Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meninjau langsung progres pembangunan asrama putra di Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya memastikan percepatan pembangunan yang sebelumnya telah mendapat dukungan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

Pelantikan Jabfung Setjen DPR Diharapkan Tingkatkan Kualitas Layanan dan Produk Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmat Budiaji menegaskan bahwa pelantikan jabatan fungsional tidak harus dilakukan bersamaan dengan jabatan struktural. Pengisian jabatan struktural sendiri dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi kinerja.

Waka DPR Apresiasi Sanimas, Bantu Akses Sanitasi MasyarakatWaka DPR Apresiasi Sanimas, Bantu Akses Sanitasi Masyarakat

Rumah Bilik Bambu di Tengah Kota, Sarifah Perjuangkan Bedah Rumah untuk Konstituen

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah, tergerak untuk memperjuangkan bantuan bedah rumah bagi salah satu konstituennya setelah melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni di tengah kawasan perumahan beton. 

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam konsep wajib belajar 13 tahun, sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas. Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). 

Pendidikan Karakter Wajib, Setiap Sekolah Harus Ada Psikolog

PARLEMENTARIA, Jakarta — Merespons maraknya kasus perundungan dan masalah kesehatan mental siswa yang kian mengkhawatirkan, Komisi X DPR RI akan memasukkan kurikulum pendidikan karakter sebagai kewajiban dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas.