Berita Terbaru

Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Inisiatif DPR, Delapan Fraksi Dorong Keadilan Ekonomi Media

PARLEMENTARIA, Jakarta - Transformasi digital dinilai tidak cukup hanya direspons dengan memperluas pengaturan penyiaran ke platform digital. Delapan fraksi di DPR RI mendorong agar perubahan Undang-Undang Penyiaran juga menciptakan keadilan ekonomi bagi industri media nasional, sehingga platform digital tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar dan konsumen konten global.

Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana

Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran ring of fire. Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya penanganan bencana terpadu lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi leading sector.

Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat

Industri dan Pembangunan8 September 2026

Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat

PARLEMENTARIA, Malang — Kondisi bencana membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan di lokasi pengungsian. Tak sebatas makanan, pakaian dan atap untuk berteduh namun kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan siklus bulanan dan higienitas tetap harus diperhatikan meski berada dalam situasi serba terbatas.

Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

Industri dan Pembangunan

Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu.

Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran

Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian Komisi IX DPR RI karena turut menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini, proses pemutakhiran DTSEN baru mencakup sekitar 30 persen data, sementara 70 persen lainnya masih dalam tahap validasi.

Kerja Sama Pemda-STP IPI Malang Berpotensi Penuhi Kebutuhan Guru Agama Katolik

Industri dan Pembangunan8 September 2026

Kerja Sama Pemda-STP IPI Malang Berpotensi Penuhi Kebutuhan Guru Agama Katolik

PARLEMENTARIA, Malang — Kebutuhan tenaga pendidik dan pelayan keagamaan Katolik di berbagai daerah perlu dihubungkan dengan kapasitas perguruan tinggi keagamaan. Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang dinilai memiliki peluang untuk berperan lebih luas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan daerah, termasuk wilayah terpencil.

Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

Industri dan Pembangunan

Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan perusahaan yang menjalankan aktivitas di kawasan hutan perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kewajiban tersebut perlu diperkuat melalui regulasi sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan, tetapi turut bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan yang dikelolanya.

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

Politik dan Keamanan8 September 2026

Politik dan Keamanan8 September 2026

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN.

DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

Politik dan Keamanan8 September 2026

DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan tertulis terhadap RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI.

Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat