•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Serapan Pasar Turun, Chusnunia Ingatkan Efek Domino terhadap Industri dan UMKM

Industri dan Pembangunan10 September 2026

Serapan Pasar Turun, Chusnunia Ingatkan Efek Domino terhadap Industri dan UMKM

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai penguatan industri menengah perlu didukung ekosistem industri yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan bahan baku, penyerapan pasar, standardisasi produk, sumber daya manusia (SDM), hingga pengelolaan daur ulang. Menurutnya, berbagai aspek tersebut saling berkaitan dalam menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

10 September 2026

Utamakan Keselamatan Rakyat, Legislator Minta Mitigasi Bencana Gunung Berapi Terintegrasi

Industri dan Pembangunan10 September 2026

Industri dan Pembangunan

Utamakan Keselamatan Rakyat, Legislator Minta Mitigasi Bencana Gunung Berapi Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana secara terpadu guna melindungi masyarakat dari risiko erupsi gunung berapi. Edi menegaskan bahwa seluruh kebijakan penanggulangan bencana harus bermuara pada prinsip keselamatan warga.

Atasi Data Pemilih Ganda, Panja RUU Adminduk Dorong Pelayanan Capil Berbasis Desa

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Atasi Data Pemilih Ganda, Panja RUU Adminduk Dorong Pelayanan Capil Berbasis Desa

PARLEMENTARIA, Semarang – Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly mendorong agar mekanisme pencatatan administrasi kependudukan seperti peristiwa kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi persoalan klasik pemutakhiran data kependudukan yang kerap berdampak pada validitas data pemilih Pemilu.

Data Identitas Tunggal Upaya Minimalisir Biaya Pemilu dan Pangkas Jalur Birokrasi

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Data Identitas Tunggal Upaya Minimalisir Biaya Pemilu dan Pangkas Jalur Birokrasi

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong urgensi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) untuk terintegrasi dengan data kependudukan secara nasional melalui penerapan Single Identity Number (SIN) atau Data Identitas Tunggal. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (9/9/2026).

Tekankan Pemerataan Anggaran PU, Ridwan Bae: Daerah dengan Kebutuhan Mendesak Harus Diprioritaskan

Industri dan Pembangunan10 September 2026

Industri dan Pembangunan

Tekankan Pemerataan Anggaran PU, Ridwan Bae: Daerah dengan Kebutuhan Mendesak Harus Diprioritaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027, khususnya untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah.

Puan Minta Pencarian Jurnalis Hilang Dimaksimalkan, Dorong Keluarga Diberi Pendampingan

Kesejahteraan Rakyat10 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puan Minta Pencarian Jurnalis Hilang Dimaksimalkan, Dorong Keluarga Diberi Pendampingan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan empati mendalam kepada keluarga lima jurnalis, awak kapal, dan pemandu yang hilang kontak ketika menjalankan perjalanan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Ia meminta pencarian rombongan jurnalis ini dimaksimalkan.

Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menekankan pentingnya pembentukan peradilan khusus agraria guna mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam sengketa pertanahan, mulai dari dualisme forum peradilan, lamanya proses penyelesaian perkara, hingga kegagalan eksekusi keputusan hukum di lapangan.

Perkuat Kerja Sama Parlemen Indonesia-Jepang, Mulai dari Pendidikan hingga Mitigasi Bencana

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kerja Sama Parlemen Indonesia-Jepang, Mulai dari Pendidikan hingga Mitigasi Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang (GKSB) DPR RI Andina Thresia Narang mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Jepang di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, hingga penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan usai menerima kunjungan persahabatan Delegasi Parlemen Jepang di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Bahas RUU Adminduk, Romy Soekarno Dorong Keamanan dan Kedaulatan Data

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Adminduk, Romy Soekarno Dorong Keamanan dan Kedaulatan Data

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, arsitektur data, dan akuntabilitas dalam penerapan Single Identity Number (SIN). Romy menegaskan bahwa SIN tidak boleh hanya dipahami sebagai penambahan nomor identitas, melainkan harus didukung infrastruktur yang matang, mulai dari data center, storage, network, hingga cybersecurity.

NIK Harus Jadi Single Identity Number, Kesiapan Infrastruktur Harus Diperkuat

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

NIK Harus Jadi Single Identity Number, Kesiapan Infrastruktur Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya dapat diterapkan menjadi Single Identity Number (SIN). Hal itu, karena dalam praktiknya NIK tersebut belum sepenuhnya menjadi satu-satunya sumber data untuk seluruh pelayanan publik. Karena itu, Agun berharap SIN benar-benar menjadi satu identitas yang melekat dan mengikuti warga negara ke mana pun ia pindah.

Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 253 dan 268/PUU-XXIV/2026.

Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI menyoroti kesiapan Imigrasi dalam memberikan kepastian status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak kondisi force majeure, khususnya akibat gangguan penerbangan yang disebabkan bencana alam. Kebijakan khusus dinilai penting agar WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena keadaan di luar kendalinya tidak menghadapi persoalan keimigrasian.