•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi IV Minta Kejadian Kematian Mendadak Petugas Pemadaman Karhutla Tidak Terulang

Industri dan Pembangunan2 April 2026

Komisi IV Minta Kejadian Kematian Mendadak Petugas Pemadaman Karhutla Tidak Terulang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan, pekerjaan pemadaman api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), merupakan salah satu pekerjaan dengan resiko tinggi.

2 April 2026

Komisi V DPR Tekankan Tepat Sasaran hingga Kualitas Rusun Subsidi di Meikarta

Industri dan Pembangunan2 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR Tekankan Tepat Sasaran hingga Kualitas Rusun Subsidi di Meikarta

PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan penyelesaian proses pembangunan rumah susun (rusun) subsidi yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (1/4/2026).

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) imbas serangan Israel.

Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Amsal Sitepu dari jerat perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dinilai menjadi perhatian publik karena menyangkut profesi pekerja kreatif yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam proses pengadaan jasa.

KLB Campak Jadi Peringatan, Legislator Tekankan Penguatan Imunisasi Nasional

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

KLB Campak Jadi Peringatan, Legislator Tekankan Penguatan Imunisasi Nasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Ancaman KLB campak kembali menjadi perhatian. Di tengah penurunan tingkat imunisasi di berbagai daerah, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi imunisasi sebagai benteng utama perlindungan kesehatan anak. Munculnya kembali kasus campak dinilainya tak dapat dilepaskan dari melemahnya tingkat imunisasi di sejumlah wilayah.

Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi II DPR Edi Oloan Pasaribu menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pentingnya visi besar dan strategi konkret dari setiap kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

Dalami Sengketa Lahan Petani Cengkareng, BAM Akan Panggil Para Pihak Terkait

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dalami Sengketa Lahan Petani Cengkareng, BAM Akan Panggil Para Pihak Terkait

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menyatakan pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengklarifikasi status lahan di kawasan Kebon Sayur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya para petani penggarap.

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menjelang musim kemarau panjang 2026.

BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan.

Produktivitas Perhutanan Sosial Jabar Rendah, Rina Sa’adah Dorong Hilirisasi

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Produktivitas Perhutanan Sosial Jabar Rendah, Rina Sa’adah Dorong Hilirisasi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menyoroti masih rendahnya produktivitas ekonomi sektor perhutanan sosial di Jawa Barat saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor, Selasa (31/3/2026).

Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR. Salah satunya terkait adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan.

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.