•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Informasi El Nino BMKG Jangan Berhenti di Publikasi, Hamka B. Kady: Kementerian Harus Bertindak

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Informasi El Nino BMKG Jangan Berhenti di Publikasi, Hamka B. Kady: Kementerian Harus Bertindak

PARLEMENTARIA, Bogor - Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menghadapi dampak El Nino. Menurutnya, informasi mengenai kondisi cuaca dan iklim harus menjadi salah satu pijakan dalam menentukan langkah mitigasi maupun menyusun kebijakan di berbagai sektor.

12 September 2026

Teknologi BMKG Perlu Terus Dimutakhirkan, Hamka B. Kady: Jangan Abaikan Pemeliharaan

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Industri dan Pembangunan

Teknologi BMKG Perlu Terus Dimutakhirkan, Hamka B. Kady: Jangan Abaikan Pemeliharaan

PARLEMENTARIA, Bogor - Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan inovasi dan modernisasi teknologi guna meningkatkan akurasi informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan yang diterima masyarakat.

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mengingatkan agar rencana alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak berhenti sebagai kebijakan perubahan status kepegawaian saja. Ia juga meminta ada pertimbangan afirmasi bagi guru terhadap rencana peningkatan status pegawai, termasuk masa pengabdian.

Maman Imanulhaq: DPR akan Payungi Penataan Kuota Batu Lewat Regulasi

Kesejahteraan Rakyat11 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Maman Imanulhaq: DPR akan Payungi Penataan Kuota Batu Lewat Regulasi

PARLEMENTARIA, Bogor — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyatakan DPR RI akan menyiapkan payung regulasi untuk menata persoalan kuota batu dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kuota yang mengendap dan tidak terpakai merugikan calon jemaah lain yang sudah siap berangkat, sekaligus menunjukkan lemahnya mekanisme penyampaian informasi kepada pemilik porsi.

Guntur Sasono Apresiasi Kesiapsiagaan Kota Tangerang Hadapi Potensi Kebakaran

Kesejahteraan Rakyat11 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Guntur Sasono Apresiasi Kesiapsiagaan Kota Tangerang Hadapi Potensi Kebakaran

PARLEMENTARIA, Tangerang — Menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran di tengah musim kemarau panjang, Anggota Komisi VIII DPR RI Guntur Sasono menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons situasi tanggap darurat. Kesiapan tersebut dinilai menjadi hal krusial bagi Kota Tangerang yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang menuju Ibu Kota.

Legislator Soroti Aturan Baru Bagasi Garuda, Singgung Pelaku UMKM Akan Terdampak

Isu Lainnya11 September 2026

Isu Lainnya

Legislator Soroti Aturan Baru Bagasi Garuda, Singgung Pelaku UMKM Akan Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti perubahan aturan bagasi di Maskapai Garuda Indonesia. Menurutnya, hal tersebut akan memukul industri pariwisata, terutama pelaku UMKM cenderamata dan oleh-oleh.

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

PARLEMENTARIA, Bandung — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT Bio Farma bersama anak usahanya membangun ekosistem bisnis farmasi yang terintegrasi sebagai langkah konkret mengakhiri kerugian berulang yang terjadi pada sejumlah perusahaan dalam holding BUMN farmasi. Penguatan ekosistem tersebut dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan aset dan kapasitas masing-masing perusahaan sekaligus memperkuat sinergi dengan program strategis pemerintah.

Tiga Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak, Pemerintah Harus Susun Roadmap Berantas KKB

Politik dan Keamanan11 September 2026

Politik dan Keamanan

Tiga Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak, Pemerintah Harus Susun Roadmap Berantas KKB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya hingga tewas di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026).

Tim SAR-Pemerintah Didorong Terus Update Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak

Politik dan Keamanan11 September 2026

Politik dan Keamanan

Tim SAR-Pemerintah Didorong Terus Update Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan berharap operasi pencarian lima jurnalis foto yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, dapat berjalan lancar dan segera dapat ditemukan dengan keadaan selamat. Nico juga meminta pihak berwenang untuk terus memberikan update informasi mengenai proses pencarian.

Komisi I Serap Fakta Komprehensif Kesiapan Alpalhankam Pussenarmed di Cimahi

Politik dan Keamanan11 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Serap Fakta Komprehensif Kesiapan Alpalhankam Pussenarmed di Cimahi

PARLEMENTARIA, Cimahi - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan bahwa kunjungan langsung ke Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussenarmed) bertujuan untuk mendengarkan secara komprehensif terkait kondisi objektif satuan serta pemetaan ancaman yang dihadapi negara.

BAKN Minta KAI Siapkan Skenario Cadangan Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta KAI Siapkan Skenario Cadangan Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

PARLEMENTARIA, Bandung — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau plan B dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyusul besarnya potensi molornya penyelesaian dari target 15 September. Permintaan itu disampaikan usai BAKN DPR RI melakukan pertemuan membahas penyelesaian utang KCIC.

Akses SNI Masih Sulit bagi IKM, Hatta Minta Fasilitas Pengujian Diperluas

Industri dan Pembangunan11 September 2026

Industri dan Pembangunan

Akses SNI Masih Sulit bagi IKM, Hatta Minta Fasilitas Pengujian Diperluas

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai penguatan dukungan pemerintah dalam pemenuhan standardisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM). Menurutnya, pelaku IKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama akibat keterbatasan fasilitas pengujian di daerah.