•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Bendungan Cibeet Terkendala Lahan, Lasarus: Segera Tuntaskan!

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Bendungan Cibeet Terkendala Lahan, Lasarus: Segera Tuntaskan!

PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah segera menuntaskan pembebasan lahan yang menghambat pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga kini, katanya, lahan yang berhasil dibebaskan baru sekitar 10 persen dari kebutuhan, sehingga progres pembangunan bendungan yang ditargetkan rampung pada 2028 tersebut berisiko terhambat.

12 September 2026

Komisi V Minta Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang KRL Jadi Prioritas

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Minta Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang KRL Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Bogor – Komisi V DPR RI menaruh perhatian serius terhadap faktor kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang menyusul penyesuaian operasional KRL Commuter Line relasi Bogor, tegas Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Sarana Prasarana Kereta Api di Kota Bogor, 11/9/2026.

Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG

Ekonomi dan Keuangan12 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, anggota DPR RI Dapil NTB II, menyampaikan keprihatinan atas kejadian keracunan yang dialami 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat 11/09/2026 setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Mataram — Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Herry Dermawan, mendorong pengaturan khusus bagi daerah kepulauan guna menjawab tantangan pembangunan, pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, karakteristik wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat secara adil.

Aspek Kualitas Harus Jadi Syarat Utama Pembahasan RUU, Jangan Terus-Menerus Mudah Digugat ke MK

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Aspek Kualitas Harus Jadi Syarat Utama Pembahasan RUU, Jangan Terus-Menerus Mudah Digugat ke MK

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jazuli Juwaini menyatakan agar target kuantitas dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak mengorbankan kualitas produk hukum. Aturan yang disusun dengan tergesa-gesa, tambahnya, sangat rentan digugat atau diajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

Komisi VIII Minta Persiapan Haji 1448H Harus Perbaiki Kelemahan Tahun Sebelumnya

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Minta Persiapan Haji 1448H Harus Perbaiki Kelemahan Tahun Sebelumnya

PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dengan mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kelemahan yang terjadi pada penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Persiapan tersebut harus mencakup aspek pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, hingga kesiapan petugas haji.

Baleg DPR Buka Peluang Kaji Ulang UU HKPD Imbas Defisit Anggaran Daerah

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Buka Peluang Kaji Ulang UU HKPD Imbas Defisit Anggaran Daerah

PARLEMENTARIA, Serang - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan perhatian serius terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), khususnya terkait proporsi belanja pegawai yang dinilai kaku. Diketahui, dalam UU tersebut, terdapat klausul yang membatasi porsi belanja pegawai daerah maksimal sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Larangan Minuman Rasa Susu dalam MBG, Legislator: Pastikan di Lapangan Tak Ada Penyimpangan

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Larangan Minuman Rasa Susu dalam MBG, Legislator: Pastikan di Lapangan Tak Ada Penyimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan setiap bahan pangan yang diberikan dalam program MBG benar-benar memiliki nilai gizi dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang penerima manfaat.

Iqbal Romzi Pastikan Kesiapan BPBD Hadapi Ancaman Bencana di Tangerang

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Iqbal Romzi Pastikan Kesiapan BPBD Hadapi Ancaman Bencana di Tangerang

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi melakukan pengawasan terhadap kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran pada musim kemarau serta ancaman erupsi dan bahaya vulkanik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana-prasarana, serta sinergi penanggulangan bencana di daerah.

Baleg Serap Masukan Prolegnas Prioritas 2027, Perubahan Status Jakarta hingga Pengurangan Jumlah Anggota DPRD

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Serap Masukan Prolegnas Prioritas 2027, Perubahan Status Jakarta hingga Pengurangan Jumlah Anggota DPRD

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi menyerap masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027. Salah satu aspek serap masukan di provinsi ini adalah terkait kepentingan daerah, khususnya penyesuaian aturan pasca-perubahan status Jakarta. Karena itu, serap masukan ini menjadi menjadi bahan pertimbangan penting lebih lanjut di tingkat Baleg DPR RI terkait kebutuhan regulasi daerah maupun nasional.

Kedatangan Kapal Induk Pertama KRI Gajah Mada Jadi Momentum Upgrade Pertahanan Maritim

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Kedatangan Kapal Induk Pertama KRI Gajah Mada Jadi Momentum Upgrade Pertahanan Maritim

PARLEMENTARIA, Cimahi - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengapresiasi progres penerimaan hibah kapal perang jenis aircraft carrier atau kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia, sehingga dapat segera memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut dengan nama baru, KRI Gajah Mada.

Serap Masukan Penyusunan Prolegnas Prioritas 2027 ke Banten, Baleg Tegaskan Bukan Formalitas

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan Penyusunan Prolegnas Prioritas 2027 ke Banten, Baleg Tegaskan Bukan Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan tahapan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027 tidak boleh sebatas formalitas belaka. Oleh sebab itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI turun langsung ke beberapa daerah, termasuk ke Provinsi Banten, dalam rangka untuk menjaring aspirasi dari Pemerintah setempat serta akademisi.