•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Cegah RI Jadi Basis Operasi Judi Online Internasional

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Cegah RI Jadi Basis Operasi Judi Online Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya antisipasi untuk mencegah Indonesia menjadi sarang judi online (judol). Hal ini menyusul penggerebekan markas judol yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) di Jakarta Barat.

12 Mei 2026

Cucun Ahmad Usul Guru Honorer Diangkat Bertahap Jadi ASN

Kesejahteraan Rakyat12 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Ahmad Usul Guru Honorer Diangkat Bertahap Jadi ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN dengan membuka peluang pengangkatan secara bertahap menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, persoalan tenaga honorer, khususnya guru, sudah terlalu lama berlangsung tanpa kepastian yang jelas.

Adela Kanasya Adies Resmi Dilantik, Bawa Semangat Representasi Pemuda

News12 Mei 2026

News

Adela Kanasya Adies Resmi Dilantik, Bawa Semangat Representasi Pemuda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Adela Kanasya Adies resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2026–2029. Politisi Fraksi Partai Golongan Karya tersebut mengucapkan sumpah jabatan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) harus dilakukan secara fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku hingga membebani pemerintah daerah dan mengganggu stabilitas pelayanan publik.

DPR Minta Pemerintah Bergegas Cegah Penyebaran Hantavirus

Kesejahteraan Rakyat12 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR Minta Pemerintah Bergegas Cegah Penyebaran Hantavirus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan potensi penyebaran Hantavirus harus segera dimitigasi dan diantisipasi pemerintah. Pernyataan itu disampaikan menyusul temuan suspek Hantavirus di Kulon Progo serta adanya warga negara asing di Jakarta yang diketahui masuk dalam kontak erat klaster MV Hondius.

Polri Tangkap 321 WNA, Rudianto Lallo: Bongkar Aktor Intelektual Judi Online

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Polri Tangkap 321 WNA, Rudianto Lallo: Bongkar Aktor Intelektual Judi Online

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat mengamankan 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional perjudian daring berskala besar.

Legislator Desak Pemerintah Susun Roadmap Penyerapan Guru Honorer

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Desak Pemerintah Susun Roadmap Penyerapan Guru Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah didorong segera menyusun roadmap yang jelas dan terukur untuk menyerap guru honorer ke dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN). Peta jalan tersebut dinilai penting agar proses penataan kepegawaian berjalan sistematis dan memberikan kepastian bagi para guru yang selama ini telah mengabdi di berbagai daerah.

Terima Delegasi Parlemen Tiongkok, Banggar DPR Tukar Pengalaman soal Pengelolaan APBN

Ekonomi dan Keuangan12 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Terima Delegasi Parlemen Tiongkok, Banggar DPR Tukar Pengalaman soal Pengelolaan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima delegasi parlemen Tiongkok untuk membahas berbagai hal terkait proses penyusunan anggaran negara di masing-masing negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi mengenai mekanisme dan siklus penganggaran nasional.

Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Indonesia Jadi Basis Judi Online

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Indonesia Jadi Basis Judi Online

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap potensi masuknya jaringan judi online asing ke Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul diamankannya 321 warga negara asing (WNA) terkait tindak pidana judi daring jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

Legislator Usul UU Ketenagakerjaan yang Baru Dibahas di Komisi IX

Kesejahteraan Rakyat12 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Usul UU Ketenagakerjaan yang Baru Dibahas di Komisi IX

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan akan segera masuk dalam pembahasan. Pasalnya, amanat pembentukan beleid baru merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, DPR bersama pemerintah diminta segera memulai pembahasan agar target penyelesaian regulasi tersebut dapat tercapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

APBN 2027 Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Kurangi Ketimpangan

Ekonomi dan Keuangan12 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

APBN 2027 Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Kurangi Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Perumusan UU Perlindungan Konsumen Dilakukan secara Tepat, Komprehensif dan Fleksibel

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Perumusan UU Perlindungan Konsumen Dilakukan secara Tepat, Komprehensif dan Fleksibel

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan bahwa perumusan definisi perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel, karena tidak membatasi bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu. Justru beleid itu memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.