Berita Terbaru

IP Belum Bisa Jadi Agunan KUR, Samuel Wattimena Soroti Pembiayaan Pelaku Ekraf Depok

PARLEMENTARIA, Depok - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mengatakan masih sulitnya pelaku ekonomi kreatif mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya bagi mereka yang mengandalkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai aset utama usahanya.

12 September 2026

Garis Pantai Selatan Jabar Terbentang Luas, Personel dan Peralatan Lanal Bandung Hadapi Kesenjangan

Garis Pantai Selatan Jabar Terbentang Luas, Personel dan Peralatan Lanal Bandung Hadapi Kesenjangan

PARLEMENTARIA, Bandung – TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan personel dan kemampuan peralatan dengan luas wilayah tugasnya. Dari kebutuhan sekitar 240 personel sesuai Daftar Susunan Personel (DSP), saat ini baru 157 personel yang tersedia. Sementara untuk mengawasi garis pantai selatan Jawa Barat (Jabar) sepanjang 479 kilometer, Lanal Bandung hanya memiliki satu kapal patroli dan lima perahu karet.

Karhutla Banjar Capai 450 Titik, Jangan Biarkan Relawan Berjuang Sendiri

Karhutla Banjar Capai 450 Titik, Jangan Biarkan Relawan Berjuang Sendiri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, telah mencapai 450 titik berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah memperkuat dukungan peralatan bagi relawan yang hampir setiap hari berjibaku memadamkan api.

Anggaran Dipangkas Hampir 50 Persen, Komisi I Tekankan Skala Prioritas Ketahanan Lanal Bandung

Anggaran Dipangkas Hampir 50 Persen, Komisi I Tekankan Skala Prioritas Ketahanan Lanal Bandung

PARLEMENTARIA, Bandung – Ancaman penyelundupan di laut, mulai dari lobster hingga manusia, berhadapan dengan keterbatasan armada dan dukungan operasional TNI Angkatan Laut. Kondisi ini semakin berat dengan pemangkasan anggaran yang mencapai 47 persen, sementara Pangkalan TNI AL (Lanal) Bandung memiliki wilayah pengawasan pesisir selatan Jawa Barat yang membentang sekitar 479 kilometer.

Komisi V Minta Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang KRL Jadi Prioritas

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Minta Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang KRL Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Bogor – Komisi V DPR RI menaruh perhatian serius terhadap faktor kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang menyusul penyesuaian operasional KRL Commuter Line relasi Bogor, tegas Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Sarana Prasarana Kereta Api di Kota Bogor, 11/9/2026.

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

Kesejahteraan Rakyat

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Kendari - Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dalam pembangunan daerah kepulauan.

Baleg Serap Aspirasi Prolegnas Prioritas 2027, Masyarakat Jangan Bosan Mengawal

Baleg Serap Aspirasi Prolegnas Prioritas 2027, Masyarakat Jangan Bosan Mengawal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Anggota Baleg DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, proses tersebut masih berlangsung dengan mengacu pada long list Prolegnas 2025–2029.

Pembiayaan Murah Pemkot Depok, Saleh Minta Warga Dapat Pendampingan Kelola Modal Usaha

Isu Lainnya12 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pembiayaan Murah Pemkot Depok, Saleh Minta Warga Dapat Pendampingan Kelola Modal Usaha

PARLEMENTARIA, Depok — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran APBD untuk memberikan subsidi pembiayaan bagi masyarakat dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Namun, ia mengingatkan kemudahan memperoleh modal harus diikuti pendampingan agar masyarakat mampu mengelolanya secara produktif.

Kesehatan Ibu dan Anak Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Isu Lainnya

Kesehatan Ibu dan Anak Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Mataram — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Siti Mukaromah, menilai RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk mewujudkan perlakuan yang adil, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis

Ekonomi dan Keuangan12 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendalami desain Program Penjaminan Polis (PPP) yang disiapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), khususnya terkait skema iuran bagi perusahaan asuransi. Ia meminta desain iuran mempertimbangkan kemampuan industri sekaligus memastikan kecukupan dana penjaminan dan perlindungan bagi pemegang polis.

Bendungan Cibeet Terkendala Lahan, Lasarus: Segera Tuntaskan!