//
Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dalam rapat bersama mitra kerja di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu.|Foto: Yohanes/jk
PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mengapresiasi program kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dinilai menyasar kebutuhan masyarakat. Namun, ia menyoroti alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat yang dinilainya belum sebanding dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan.
Menurut Cellica, dukungan anggaran pusat perlu diselaraskan dengan upaya daerah agar pembangunan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan dapat berjalan lebih optimal. Hal tersebut disampaikannya di Palu, Jumat (9/10/2026).
“Pemerintah provinsi memiliki program unggulan seperti Berani Cerdas dan Berani Sehat yang harus diapresiasi, namun program ini tidak linier dengan bantuan DAK dari Kementerian Kesehatan. Untuk tingkat provinsi, rasanya alokasi ini terlalu kecil padahal peran serta daerah sudah sangat besar,” tegas Cellica.
Legislator tersebut menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalokasikan dukungan untuk pendidikan dokter spesialis guna memenuhi kebutuhan tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit pada 13 kabupaten/kota. Menurutnya, inisiatif tersebut menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat kapasitas tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan medis.
Ia juga menyebut peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah sebesar 0,5 poin sebagai indikator kemajuan pembangunan SDM yang perlu terus didukung. Karena itu, Cellica menilai sinergi kebijakan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar upaya peningkatan kualitas tenaga kesehatan dapat memberikan hasil yang lebih terukur.
“Jarang sekali pemerintah provinsi ikut andil sebesar ini untuk peningkatan sumber daya manusia. Kalau saja langkah ini linier dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, pasti akan terjadi percepatan yang terukur untuk pengisian tenaga medis di daerah,” lanjutnya.
Selain persoalan alokasi anggaran dan pemenuhan tenaga medis, Cellica menyoroti kendala pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. Ia menyebut distribusi BMHP yang kerap dilakukan menjelang akhir tahun dapat menghambat pencapaian target skrining kesehatan.
Menurutnya, ketersediaan BMHP perlu dipastikan sejak awal tahun agar fasilitas kesehatan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan dan menjangkau masyarakat sesuai sasaran. Dengan demikian, upaya deteksi dini dan mitigasi risiko penyakit kronis dapat berjalan lebih efektif.
“Kalau polanya mepet di akhir tahun, maka target capaiannya tidak akan kena dan sasaran mitigasi penyakit kronis tidak akan tercapai. Oleh karena itu, hal teknis terkait pengadaan BMHP ini seharusnya memang dilakukan di awal tahun,” ujarnya.
Cellica juga menyoroti rencana pemerintah pusat untuk merevitalisasi puskesmas serta meningkatkan kapasitas rumah sakit tipe D di berbagai daerah. Menurutnya, pembenahan infrastruktur kesehatan perlu disertai kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan agar fasilitas yang dibangun atau diperbaiki dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan kebutuhan medis, hingga pemenuhan tenaga kesehatan. Dengan dukungan yang selaras, peningkatan fasilitas dan kualitas SDM kesehatan di Sulawesi Tengah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. (ysw/ssb)
