•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Syarif Fasha: Perusahaan dengan Rapor Lingkungan Buruk Jangan Harap Dapat RKAB

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Syarif Fasha: Perusahaan dengan Rapor Lingkungan Buruk Jangan Harap Dapat RKAB

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menegaskan pentingnya keterkaitan antara persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dengan kinerja pengelolaan lingkungan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI ke Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026).

24 April 2026

Dewi Asmara Apresiasi Auto Gate Imigrasi Sulut, Percepat Layanan di Gerbang Indonesia Timur

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Asmara Apresiasi Auto Gate Imigrasi Sulut, Percepat Layanan di Gerbang Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengapresiasi kemajuan layanan keimigrasian di Sulawesi Utara, khususnya dengan hadirnya fasilitas auto gate yang dinilai mampu mempercepat sekaligus mempermudah proses pemeriksaan keimigrasian bagi masyarakat. Menurutnya perkembangan ini merupakan lompatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, saat fasilitas tersebut belum tersedia.

Komisi II Soroti Optimalisasi GTRA Kalteng, Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Optimalisasi GTRA Kalteng, Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen utama penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja masa reses Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).

M. Khozin: Optimalkan GTRA untuk Tangani Konflik Pertanahan di Babel

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin: Optimalkan GTRA untuk Tangani Konflik Pertanahan di Babel

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Kapoksi Komisi II DPR Muhammad Khozin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan dan tumpang tindih lahan di Bangka Belitung. Ia menyoroti berbagai persoalan agraria di daerah yang dinilai masih membutuhkan penanganan lebih intensif dan terkoordinasi.

Komisi II Masih Buka Masukan RUU Pemilu

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Masih Buka Masukan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyatakan Komisi II DPR masih membuka berbagai masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya menyangkut presidential threshold, parliamentary threshold, serta pengaturan Pemilu pusat dan daerah.

Minim Pasien, Irma Suryani Soroti Kondisi RSUD Amurang

Kesejahteraan Rakyat24 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Minim Pasien, Irma Suryani Soroti Kondisi RSUD Amurang

PARLEMENTARIA, Minahasa Selatan — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengaku prihatin setelah mendapati rendahnya jumlah pasien rawat inap di RSUD Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja reses bersama Tim Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu (22/4/2026).

Soroti Overkapasitas Lapas, Marinus Gea Dorong Pembangunan Rutan di Morowali

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Overkapasitas Lapas, Marinus Gea Dorong Pembangunan Rutan di Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali — Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea dan Prana Putra Sohe, menyoroti berbagai persoalan pemasyarakatan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR ke Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (22/0m4/2026). Fokus utama pembahasan mencakup kondisi warga binaan pemasyarakatan (WBP), potensi overkapasitas lapas, hingga kebutuhan pembangunan rumah tahanan (rutan) baru di wilayah tersebut.

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

PARLEMENTARIA, Medan - Kunci keberhasilan perkebunan sawit nasional adalah pada integrasi antara sektor hulu dan hilirisasi. Hilirisasi sawit harus segera diwujudkan untuk mencapai muara akhir, yakni kedaulatan pangan yang mandiri. Ini demi memastikan keberlanjutan ekonomi dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Legislator Dorong Akselerasi Bioenergi Sawit Hadapi Krisis Energi

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Akselerasi Bioenergi Sawit Hadapi Krisis Energi

PARLEMENTARIA, Medan — Percepatan industrialisasi energi baru dan energi terbarukan (EBET) berbasis sawit perlu terus diakselerasi di tengah krisis energi global akibat perang Iran-Amerika Serikat. Ketegangan di Timur Tengah sangat berdampak pada fluktuasi harga BBM di dalam negeri.

Perluas Jaminan Sosial 1,65 Juta Pekerja Informal di Riau

Kesejahteraan Rakyat24 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perluas Jaminan Sosial 1,65 Juta Pekerja Informal di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IX DPR RI menyoroti masih rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Provinsi Riau. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya melindungi kelompok pekerja informal terutama pekerja rentan yang jumlahnya mendominasi angkatan kerja.

Realisasi Cek Kesehatan Gratis di Riau Rendah, Komisi IX Dorong Penambahan Dokter

Kesejahteraan Rakyat24 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Realisasi Cek Kesehatan Gratis di Riau Rendah, Komisi IX Dorong Penambahan Dokter

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Riau menyoroti evaluasi capaian program kesehatan (CKG) yang masih rendah serta krisis tenaga medis spesialis yang masih membayangi Bumi Lancang Kuning. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk membedah kendala yang dihadapi pemerintah daerah secara langsung.

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang - Memasuki awal tahun 2026 yang menjadi titik krusial pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti urgensi kesiapan aparat penegak hukum di daerah.