E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|timwas haji|Armuzna|Iduladha|Pendidikan|hewan kurban|Pemilu|Madinah|RUU Polri|AI|MBG|SPPG|Alutsista
Jakarta:
Sebagian Cerah
28°C
Terasa: 34°C
Lembab: 76%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional
Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional
Industri dan Pembangunan
Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi nasional. Menurut Bambang Patijaya, pidato bersejarah Presiden saat menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui hilirisasi berbagai komoditas strategis, termasuk sawit dan migas.

21 Mei 2026
Legislator Dorong Mitigasi Nasional Antisipasi Masuknya Hantavirus Varian Andes
Legislator Dorong Mitigasi Nasional Antisipasi Masuknya Hantavirus Varian Andes
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
Legislator Dorong Mitigasi Nasional Antisipasi Masuknya Hantavirus Varian Andes
Kesejahteraan Rakyat
Legislator Dorong Mitigasi Nasional Antisipasi Masuknya Hantavirus Varian Andes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Langkah mitigasi nasional dinilai perlu segera diperkuat untuk mencegah masuknya hantavirus varian Andes ke Indonesia. Pengawasan di seluruh pintu masuk negara, penguatan sistem surveilans, hingga kesiapan laboratorium dan rumah sakit menjadi aspek penting yang harus dipastikan pemerintah. Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan bahwa kewaspadaan perlu tetap ditingkatkan meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan risiko kesehatan masyarakat global akibat kasus hantavirus varian Andes yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius masih berada pada tingkat rendah.

Komisi IX Buka Peluang Bentuk Dua Panja Guna Tuntaskan Masalah Dokter Muda dan FKTP
Komisi IX Buka Peluang Bentuk Dua Panja Guna Tuntaskan Masalah Dokter Muda dan FKTP
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
Komisi IX Buka Peluang Bentuk Dua Panja Guna Tuntaskan Masalah Dokter Muda dan FKTP
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX Buka Peluang Bentuk Dua Panja Guna Tuntaskan Masalah Dokter Muda dan FKTP

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IX DPR RI membuka peluang besar untuk membentuk dua Panitia Kerja (Panja) baru guna mengurai berbagai persoalan krusial di dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan dasar. Langkah taktis ini diambil merespons aspirasi para dokter yang dinilai membutuhkan penanganan lintas kementerian secara cepat.

Desak Penyelesaian Karut-Marut Dokter Spesialis KKLP hingga Isu Kesehatan Mental Dokter Internship
Desak Penyelesaian Karut-Marut Dokter Spesialis KKLP hingga Isu Kesehatan Mental Dokter Internship
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
Desak Penyelesaian Karut-Marut Dokter Spesialis KKLP hingga Isu Kesehatan Mental Dokter Internship
Kesejahteraan Rakyat
Desak Penyelesaian Karut-Marut Dokter Spesialis KKLP hingga Isu Kesehatan Mental Dokter Internship

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IX DPR berkomitmen penuh untuk mengadvokasi berbagai persoalan krusial di sektor pendidikan dan profesi kedokteran. Sejumlah isu hangat mulai dari nasib dokter lulusan Rekognisi Kompetensi Lampau (RKL) Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP), fenomena mahasiswa retaker ujian kompetensi yang terancam Drop Out (DO), hingga tingginya angka stres pada dokter internship menjadi sorotan tajam.

Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data
Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data
Politik dan Keamanan21 Mei 2026
Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data
Politik dan Keamanan
Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data nasional tidak boleh membuka akses terhadap data pertahanan dan keamanan negara yang bersifat rahasia.

Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara
Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara
Politik dan Keamanan21 Mei 2026
Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara
Politik dan Keamanan
Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Pansus HPI Tak Ingin Tergesa Demi Utamakan Kepentingan Nasional
Pansus HPI Tak Ingin Tergesa Demi Utamakan Kepentingan Nasional
Politik dan Keamanan21 Mei 2026
Pansus HPI Tak Ingin Tergesa Demi Utamakan Kepentingan Nasional
Politik dan Keamanan
Pansus HPI Tak Ingin Tergesa Demi Utamakan Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI memastikan pembahasan beleid tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang lahir nantinya mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus memberi kepastian hukum dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.

Pansus RUU HPI Serap Masukan Advokat demi Perkuat Kepastian Hukum
Pansus RUU HPI Serap Masukan Advokat demi Perkuat Kepastian Hukum
Politik dan Keamanan21 Mei 2026
Pansus RUU HPI Serap Masukan Advokat demi Perkuat Kepastian Hukum
Politik dan Keamanan
Pansus RUU HPI Serap Masukan Advokat demi Perkuat Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI menerima berbagai masukan dari sejumlah organisasi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Masukan tersebut dinilai penting untuk memperkuat substansi RUU, khususnya dalam meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem bisnis di Indonesia.

Terima Audiensi SIAGA, Baleg Dorong Percepatan Regulasi demi Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah
Terima Audiensi SIAGA, Baleg Dorong Percepatan Regulasi demi Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah
Politik dan Keamanan21 Mei 2026
Terima Audiensi SIAGA, Baleg Dorong Percepatan Regulasi demi Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah
Politik dan Keamanan
Terima Audiensi SIAGA, Baleg Dorong Percepatan Regulasi demi Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari SIAGA - Silaturahim Guru Indonesia bersama sejumlah forum guru swasta dan madrasah di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya penguatan regulasi serta afirmasi anggaran untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian status para guru. Audiensi tersebut dihadiri berbagai organisasi guru, antara lain PGSI, PGMM, GM PRO, FGSNI, IGSS PLPGI, FGHM, FTHMI, FKSS, dan AGMM.

Kasus 4 Dokter Internship Gugur, Perlu Desak Urgensi Reformasi Sistem Pendidikan Dokter
Kasus 4 Dokter Internship Gugur, Perlu Desak Urgensi Reformasi Sistem Pendidikan Dokter
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
Kasus 4 Dokter Internship Gugur, Perlu Desak Urgensi Reformasi Sistem Pendidikan Dokter
Kesejahteraan Rakyat
Kasus 4 Dokter Internship Gugur, Perlu Desak Urgensi Reformasi Sistem Pendidikan Dokter

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), dan Ketua Paguyuban Alumni RKL SPKKLP IKA FK UNSRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menyoroti secara tajam beban kerja dokter serta mendesak adanya reformasi mendasar pada sistem internship (magang) medis di Indonesia menyusul wafatnya empat dokter internship dalam tiga bulan terakhir.

BURT Tinjau Kesiapan Fasilitas dan Pelayanan di RS Columbia Asia Semarang
BURT Tinjau Kesiapan Fasilitas dan Pelayanan di RS Columbia Asia Semarang
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
BURT Tinjau Kesiapan Fasilitas dan Pelayanan di RS Columbia Asia Semarang
Kesejahteraan Rakyat
BURT Tinjau Kesiapan Fasilitas dan Pelayanan di RS Columbia Asia Semarang

PARLEMENTARIA, Semarang – RS Columbia Asia Semarang memperoleh apresiasi dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI karena telah memiliki fasilitas dan layanan kesehatan yang sesuai harapan. Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurnia, menilai rumah sakit tersebut fasilitas yang dimiliki RS tersebut sudah representatif sekaligus didukung oleh tenaga medis profesional demi memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil
Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil
Ekonomi dan Keuangan21 Mei 2026
Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil
Ekonomi dan Keuangan
Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketimpangan akses pembiayaan di sektor perbankan nasional yang dinilainya masih belum berpihak kepada rakyat kecil. Berdasarkan laporan yang ia terima, masih kerap ditemui masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil yang membayar bunga kredit lebih tinggi dibanding kelompok pengusaha besar yang selama ini menikmati akses pembiayaan lebih mudah.

Sebelumnya29 / 1031Halaman 29 dari 1031Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(855)
  • Industri dan Pembangunan(3117)
  • Isu Lainnya(1015)
  • Kesejahteraan Rakyat(3148)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3794)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|timwas haji|Armuzna|Iduladha|Pendidikan|hewan kurban|Pemilu|Madinah|RUU Polri|AI|MBG|SPPG|Alutsista
Jakarta:
Sebagian Cerah
28°C
Terasa: 34°C
Lembab: 76%
Angin: 3 km/h