Berita Terbaru

Penghapusan Unsur Kerugian Negara Buka Celah Suburnya Praktik Korupsi, Tolak Usulan Luhut!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar kerugian negara tidak lagi menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi. Usulan itu dinilai tidak relevan dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Redefinisi Tindak Pidana Korupsi Patut Ditolak, Makin Masif Koruptor Bawa Kabur Uang Negara

Redefinisi Tindak Pidana Korupsi Patut Ditolak, Makin Masif Koruptor Bawa Kabur Uang Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menilai usulan redefinisi tindak pidana korupsi yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tidak diperlukan. Menurut dia, penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam undang-undang.

Usulan Luhut Soal Redefinisi Korupsi Lemahkan Astacita Presiden

Usulan Luhut Soal Redefinisi Korupsi Lemahkan Astacita Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai penghapusan unsur kerugian negara dalam definisi korupsi justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu poin utama dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, redefinisi tersebut tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang masih berada dalam status darurat korupsi.

Komisi III: Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo Sudah Berada di Jalur yang Tepat

Kesejahteraan Rakyat23 Oktober 2026

Komisi III: Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo Sudah Berada di Jalur yang Tepat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berada di jalur yang tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah perkembangan di bidang reformasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, serta upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.

Soal Dugaan Dokter Perkosa Anaknya, Legislator: Kemenkes Harus Tegas, Jangan Hanya Mengecam

Kesejahteraan Rakyat23 Oktober 2026

Soal Dugaan Dokter Perkosa Anaknya, Legislator: Kemenkes Harus Tegas, Jangan Hanya Mengecam

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertindak tegas terhadap dokter yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Ia mendorong adanya sanksi etik dan profesional terhadap dokter tersebut jika terbukti bersalah.

Hari Santri 2026, Puan Dorong Pesantren Terlibat Aktif dalam Pembangunan Nasional

Hari Santri 2026, Puan Dorong Pesantren Terlibat Aktif dalam Pembangunan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Hari Santri Nasional 2026 kepada seluruh santri dan keluarga besar pesantren di Indonesia. Puan juga menyampaikan penghargaan kepada para kiai, nyai, ustaz, ustazah, serta keluarga yang mendampingi santri dengan ketekunan dan pengabdian.

Hari Santri Momentum Perkuat Komitmen Negara terhadap Pesantren

Industri dan Pembangunan22 Oktober 2026

Hari Santri Momentum Perkuat Komitmen Negara terhadap Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara dalam mendukung pesantren dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pelindungan santri.

22 Oktober 2026

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Evaluasi Total Sistem Pengendalian Karhutla

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Evaluasi Total Sistem Pengendalian Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dan mengalami eskalasi tajam. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat data pemantauan satelit menunjukkan lonjakan drastis luas lahan terbakar di Indonesia.

Putusan MK Momentum Pembenahan Sistem Kebencanaan Nasional

Putusan MK Momentum Pembenahan Sistem Kebencanaan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait Undang-Undang Penanggulangan Bencana harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kebencanaan nasional secara menyeluruh. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya berfokus pada persoalan administratif penetapan status bencana nasional atau daerah, tetapi juga harus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sebelum bencana terjadi.

Maman Imanulhaq Soroti Risiko Percaloan dan Biaya Tak Transparan Mahasiswa Al-Azhar

Maman Imanulhaq Soroti Risiko Percaloan dan Biaya Tak Transparan Mahasiswa Al-Azhar

PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong pembenahan tata kelola dan transparansi proses keberangkatan calon mahasiswa Indonesia yang akan menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik percaloan, pungutan tidak resmi, serta kesenjangan akses informasi yang berpotensi merugikan calon mahasiswa, khususnya para santri dari daerah.

Furtasan Ali Yusuf Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dikaji Menyeluruh