Berita Terbaru

94 Warga Meninggal Saat Mengungsi, Hetifah Dorong Evaluasi Layanan Pascabencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa pengungsian pascagempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini menyusul data BNPB yang mencatat 94 warga meninggal dunia saat berada dalam masa pengungsian.

17 September 2026

Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta

Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta

PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Di tengah proses tersebut, Komisi VIII DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan dengan menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus persiapan Haji 2027.

Penanganan Tanggul Kritis Bekasi Butuh Dukungan Anggaran Rp1,7 Triliun

Penanganan Tanggul Kritis Bekasi Butuh Dukungan Anggaran Rp1,7 Triliun

PARLEMENTARIA, Kab. Bekasi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk menangani sejumlah tanggul kritis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan pemaparan yang diterimanya saat Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026), kebutuhan penanganan tanggul tersebut diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun. Namun, anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp50 miliar.

Komisi III Perhatikan Keterbatasan Anggaran Penegakan Hukum di Jawa Timur

Komisi III Perhatikan Keterbatasan Anggaran Penegakan Hukum di Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyoroti keterbatasan dukungan anggaran aparat penegak hukum di Jawa Timur. Ia menilai, peningkatan kinerja penegakan hukum perlu diimbangi dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas aparatur.

Komitmen Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi, dari Pemda hingga K/L Terkait

Komitmen Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi, dari Pemda hingga K/L Terkait

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani mengatakan masukan dari daerah dan pemerintah menjadi bagian penting dalam memperkuat substansi RUU tentang Daerah Kepulauan. Penyerapan berbagai perspektif tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.

Gengster di Jabar Harus Diberantas, Polda Jabar Jangan Pandang Bulu Tegakkan Hukum

Gengster di Jabar Harus Diberantas, Polda Jabar Jangan Pandang Bulu Tegakkan Hukum

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil langkah tegas terhadap aksi premanisme dan gengster yang dinilai meresahkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan kelompok yang membawa senjata tajam dan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan publik harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Gaji PPPK Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Isu Lainnya17 September 2026

Gaji PPPK Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga PPPK di seluruh Indonesia.

Anugerah PPID Award 2026, Suprihartini: Komitmen Keterbukaan Informasi Tanggung Jawab Seluruh Unit Kerja

Isu Lainnya

Anugerah PPID Award 2026, Suprihartini: Komitmen Keterbukaan Informasi Tanggung Jawab Seluruh Unit Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik PPID Award 2026 guna memperkuat tata kelola serta efektivitas pelayanan informasi publik di lingkungan internal Setjen DPR RI.

Edy Wuryanto: Transparansi Data Keracunan MBG Penting untuk Pencegahan

Isu Lainnya17 September 2026

Edy Wuryanto: Transparansi Data Keracunan MBG Penting untuk Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) membuka data kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan dan diperbarui secara real-time. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting sebagai langkah edukasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan terhadap potensi terjadinya keracunan.

Plt Sekjen DPR: Bimtek Bersama IKJ Perkuat Kompetensi Pengelolaan Konten Media Sosial

Isu Lainnya

Plt Sekjen DPR: Bimtek Bersama IKJ Perkuat Kompetensi Pengelolaan Konten Media Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi pengelolaan media sosial bagi jajaran Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) DPR RI. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyampaian informasi mengenai kinerja DPR RI agar semakin mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Regulasi Turunan BMKS

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Regulasi Turunan BMKS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat penyusunan regulasi turunan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Ia meminta adanya tenggat waktu yang jelas untuk penyelesaian peraturan bursa agar tidak terjadi kekosongan aturan saat BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Ada Selisih Rp10 Triliun, Zainul Desak BGN Evaluasi Anggaran MBG