Berita Terbaru

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai respons jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo terhadap implementasi Undang-Undang tentang KUHP dan KUHAP yang baru menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar penerapan regulasi tersebut berjalan optimal dan seragam di seluruh Indonesia.

21 Mei 2026

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan reformasi di tubuh aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya melalui perubahan regulasi maupun kebijakan internal. Menurutnya, reformasi harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan.

Jemaah Haji Diimbau Kurangi Aktivitas Berat Jelang Puncak di Armuzna

Jemaah Haji Diimbau Kurangi Aktivitas Berat Jelang Puncak di Armuzna

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Hidayat Nur Wahid, meminta jemaah haji Indonesia mengurangi aktivitas berat dan memfokuskan diri menjaga kesehatan setelah seluruh kloter haji tiba di Makkah.

Perdebatan Dam Haji Mengemuka, Timwas Haji DPR Dorong Kajian Ulama Dipercepat

Perdebatan Dam Haji Mengemuka, Timwas Haji DPR Dorong Kajian Ulama Dipercepat

PARLEMENTARIA, Tangerang — Polemik pelaksanaan dam haji kembali menjadi perhatian DPR di tengah penyelenggaraan ibadah haji 2026. Perbedaan pandangan ulama terkait penyembelihan dam di Arab Saudi atau di Indonesia dinilai perlu segera dirumuskan agar tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan di ruang publik.

Timwas DPR Soroti Pelayanan Pasca-Puncak Haji, HNW: Jemaah Jangan Dilepas Setelah Wukuf

Timwas DPR Soroti Pelayanan Pasca-Puncak Haji, HNW: Jemaah Jangan Dilepas Setelah Wukuf

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan haji tidak boleh berhenti hanya pada proses pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Hidayat Nur Wahid, menegaskan layanan pasca-puncak haji menjadi salah satu fokus utama pengawasan tahun ini.

Timwas Haji DPR: Segera Mitigasi Risiko Kelelahan dan Transportasi Jemaah saat Krisis Armuzna

Timwas Haji DPR: Segera Mitigasi Risiko Kelelahan dan Transportasi Jemaah saat Krisis Armuzna

PARLEMENTARIA, Tangerang — Penyelenggaraan ibadah haji 2026 sejauh ini dinilai masih berjalan sesuai rencana. Pergerakan jamaah dari Indonesia menuju Madinah dan Makkah relatif lancar, sementara persoalan besar terkait hotel, konsumsi, maupun pengelompokan jamaah belum banyak ditemukan. Namun di balik kondisi yang terkendali tersebut, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI justru memusatkan perhatian pada fase paling krusial dalam ibadah haji, yakni Armuzna.

Timwas DPR Gelombang Kedua Fokus Awasi Armuzna dan Transportasi Jelang Puncak Haji 2026

Timwas DPR Gelombang Kedua Fokus Awasi Armuzna dan Transportasi Jelang Puncak Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Hidayat Nur Wahid, menegaskan pengawasan tahap kedua akan difokuskan pada kesiapan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), terutama menyangkut transportasi dan kesiapan perkemahan jemaah.

Fasilitas MRO untuk Pesawat AS di Bandara Kertajati Berpotensi Jadi Pangkalan Militer Terselubung

Fasilitas MRO untuk Pesawat AS di Bandara Kertajati Berpotensi Jadi Pangkalan Militer Terselubung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati di Jawa Barat, sebagai fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules. Sebagaimana diketahui, hal tersebut merupakan usulan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional di tengah perkembangan ekonomi digital dan dinamika industri global.

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Edison Sitorus menyoroti minimnya aduan masyarakat terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2025 saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, di Serang, Kamis (21/5/2026).

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional