Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong agar pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi tidak berhenti pada tahap pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, proses pemberdayaan perlu dilanjutkan hingga penerima manfaat memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan tidak kembali bergantung kepada keluarga.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi III DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara hingga tahap P-21. Kepastian aturan ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi aparat penegak hukum (APH) agar proses penegakan hukum berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
PARLEMENTARIA, Palembang - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menekankan pentingnya keselamatan kerja dan mutu konstruksi dalam percepatan penyelesaian pembangunan Jembatan Musi V. Percepatan pembangunan dinilai diperlukan agar manfaat infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyoroti akurasi penetapan desil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang bantuan sosialnya terhenti secara tiba-tiba akibat perubahan desil, meskipun kondisi sosial ekonominya dinilai belum mengalami perubahan signifikan.
PARLEMENTARIA, Indramayu — Legislator Komisi XII DPR RI menilai konektivitas jaringan gas (jargas) sistem 2 dari Semarang hingga Indramayu perlu dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan industri di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai mekanisme, pemanfaatan jaringan gas tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Komisi XII DPR RI menyoroti informasi masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar meminta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan menyeluruh terkait kondisi tersebut sekaligus memastikan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.
PARLEMENTARIA, Jember – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan peran parlemen dalam memastikan komitmen pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Parlemen dinilai perlu memiliki perspektif global sekaligus mampu menerjemahkan perkembangan dan komitmen HAM internasional ke dalam kebijakan di tingkat nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pelaksanaan khitanan massal yang digelar Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) sebagai bentuk kepedulian sosial dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Klungkung – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong penguatan kolaborasi antara desa adat dan desa dinas dalam pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan unsur pemerintahan dan masyarakat di tingkat lokal penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menekankan pentingnya pengelolaan data publik yang jujur dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan amanat undang-undang yang harus diwujudkan secara nyata.
PARLEMENTARIA, Kab. Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah mendorong penguatan edukasi dan kesiapsiagaan kebencanaan hingga ke tingkat desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Upaya tersebut dinilai penting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dan wilayah yang memiliki potensi terdampak bencana.
PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan bantuan sosial bagi masyarakat yang masih berada dalam kondisi sangat membutuhkan harus tetap berlanjut. Menurutnya, proses evaluasi dan pemutakhiran penerima bantuan perlu dilakukan secara cermat agar masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial tidak kehilangan bantuan secara tiba-tiba.