•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Mardani Soroti Harga Pangan dan Pemangkasan Anggaran Daerah di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Politik dan Keamanan24 Oktober 2026

Mardani Soroti Harga Pangan dan Pemangkasan Anggaran Daerah di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait keterjangkauan harga pangan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

24 Oktober 2026

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo ‘On The Track’ Realisasikan Mandat Konstitusi

Isu Lainnya24 Oktober 2026

Isu Lainnya

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo ‘On The Track’ Realisasikan Mandat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Oleh Soleh menilai implementasi kebijakan program dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pada jalur yang benar (on the track) dalam merealisasikan mandat konstitusi. Dukungan tersebut disampaikan seiring pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang guna memastikan pemenuhan hak-hak dasar rakyat di berbagai sektor kehidupan.

Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg

Ekonomi dan Keuangan24 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg

PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah merevitalisasi tata kelola subsidi LPG 3 kilogram (kg) melalui integrasi data penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ahmad Irawan: Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG, Transfer ke Daerah, dan KDMP

Isu Lainnya24 Oktober 2026

Isu Lainnya

Ahmad Irawan: Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG, Transfer ke Daerah, dan KDMP

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan dana transfer ke daerah. Perbaikan dinilai penting untuk menjawab kritik publik sekaligus memastikan program prioritas pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif

Politik dan Keamanan24 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menerangkan KUHP baru membawa orientasi pemidanaan yang lebih mengedepankan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, KUHAP baru diharapkan memperkuat perlindungan hak warga negara dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka. Hal ini disampaikannya dalam rangka merespons dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran per 20 Oktober 2026.

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rieke Soroti Persoalan Implementasi Kebijakan

Isu Lainnya24 Oktober 2026

Isu Lainnya

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rieke Soroti Persoalan Implementasi Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam agenda legislasi, tetapi masih menghadapi persoalan serius dalam implementasi kebijakan. Persoalan implementasi ini, terutama terkait regulasi turunan dan tata kelola data nasional. Karena itu, ia mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan undang-undang agar visi pembangunan yang berlandaskan konstitusi benar-benar dirasakan masyarakat.

Korporasi Terkait Karhutla, Legislator: Proses Hukum Juga Pihak yang Terindikasi Suap Izin Konsesi

Politik dan Keamanan24 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Korporasi Terkait Karhutla, Legislator: Proses Hukum Juga Pihak yang Terindikasi Suap Izin Konsesi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Pemerintah tak hanya sekadar membekukan perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia juga meminta ada tindakan hukum kepada korporasi tersebut dan setiap pihak yang terindikasi melakukan atau menerima suap terkait Karhutla yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat.

Yuliansyah Salurkan 2.000 Paket Bantuan Karhutla di Ketapang

Industri dan Pembangunan24 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Yuliansyah Salurkan 2.000 Paket Bantuan Karhutla di Ketapang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, menyalurkan 2.000 paket bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga kesehatan di tengah memburuknya kualitas udara.

Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang

Kesejahteraan Rakyat23 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, Pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian kepada para petugas dan relawan tersebut.

Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim Diperkuat

Isu Lainnya23 Oktober 2026

Isu Lainnya

Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang selama musim kemarau. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan darurat dan pemadaman api, tetapi harus disertai solusi jangka panjang untuk melindungi masyarakat serta memulihkan lingkungan.

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Audit Pasokan hingga Kuota Demi Tekan Antrean BBM

Industri dan Pembangunan23 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Audit Pasokan hingga Kuota Demi Tekan Antrean BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengungkap penyebab antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berulang di berbagai daerah. Ia meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina membuka data pasokan, kuota, serta hasil pengawasan untuk mengidentifikasi hambatan distribusi dan memastikan pihak yang bertanggung jawab.

Hari Santri Nasional, Maman Imanulhaq Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

Kesejahteraan Rakyat23 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hari Santri Nasional, Maman Imanulhaq Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa Hari Santri Nasional harus menjadi momentum bagi santri untuk mengambil peran aktif dalam perubahan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Menurutnya, santri tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi harus mampu berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur pesantren.